Selasa 08 Oktober 2019, 16:13 WIB

Banyak Aduan Masyarakat, AFPI Minta Pemerintah Buatkan UU Fintech

Faustinus Nua | Ekonomi
Banyak Aduan Masyarakat, AFPI Minta Pemerintah Buatkan UU Fintech

MI/MOHAMAD IRFAN
ilustrasi -- Petugas Polisi menata barang bukti kejahatan fintech ilegal.

 

KEPALA Bidang kelembagaan dan Humas Asosiasi Fintach Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tumbur Pardede berharap pemerintah bisa segera membuat regulasi yang mengatur fintech. 

Hal tersebut menurutnya penting kerana banyaknya aduan dari masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh fintech ilegal.

"Kami sering diserang masyarakat bahwa kami memanfaatkan data pribadi. Itu kami pastikan bukan oleh anggota AFPI karena kami dibatasi," kata dia dalam acara Press Club di Jakarta, Selasa (8/10).

Menurut Tumbur, anggota-anggota AFPI sudah diatur dan sesuai dengan permintaan OJK. Anggota AFPI hanya bisa mengambil data lewat kamera secara daring (online) dan dilarang untuk menyebarluaskan.

Tumbur juga mangakui dengan belum adanya undang-undang yang menjadi payung hukum mengakibatkan fintech-fintech ilegal terus berkembang dan makin banyak. Hal tersebut meresahkan masyarakat karena adanya pelanggaran-pelanggaran, penyalahgunaan data pribadi dan lain-lain.

"Kekuarang kami karena belum adanya UU karena itu menjadi faktor yang sangat penting agar industri ini terus berkembang," tambahnya.

Baca juga: Satgas Waspada Investasi Temukan 133 Fintech Ilegal

Ke depan, menurutnya AFPI akan terus mendorong pemerintah untuk membuat regualasi terkait perlindungan data pribadi dan fintech.

"Karena perbankan ada UU perbankan, koperasi ada UU koperasi, maka fintech juga perlu UU sendiri," katanya.

Ia juga meminta masyarakat untuk lebih hati-hati dengan fintech-fintech ilegal. Ia menganjurkan masyarakat untuk memilih fintech yang aman yakni yang sudah terdaftar di OJK dan AFPI.

"Tolong pinjam di platform yang terdaftar di OJK dan AFPI, karena kami tidak bertanggung jawab terhadap platform di luar itu. Kami telah ditunjuk menjadi asosiasi dan mitranya OJK untuk mengatur anggota kita," ungkapnya. (A-4)

Baca Juga

Dok Modernland

Cara Pengembang Kebut Pembangunan di Masa Pandemi

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 25 November 2020, 00:15 WIB
Meski dikebut, pembangunan senantiasa menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara...
Dok. BP tapera

Kerja Sama Pemda dan BP Tapera Terus Didorong

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Selasa 24 November 2020, 23:48 WIB
Ia mengatakan, keberadaan BP Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan, untuk...
ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Bisnis Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep Disuntik Rp29 M

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 24 November 2020, 23:47 WIB
Mangkokku adalah perusahaan rintisan (startup) kuliner yang didirikan pada 2019 oleh juri Masterchef Indonesia Arnold Poernomo dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya