Selasa 08 Oktober 2019, 14:17 WIB

Ketua MPR Minta Tak Ada Demo Saat Pelantikan Presiden

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Ketua MPR Minta Tak Ada Demo Saat Pelantikan Presiden

ANTARA/Nova Wahyudi
KETUA MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

 

KETUA MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap tidak ada unjuk rasa yang dilakukan saat prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.

Bamsoet meminta semua pihak menghormati peristiwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang sah secara konstitusional.

"Saya berharap kepada adik-adik mahasiswa untuk mengurungkan niat demo karena harus menghormati peristiwa pelantikan presiden nanti. Karena peristiwa itu sangat sakral bagi bangsa kita dan akan disaksikan oleh dunia," tutur Bamsoet di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Bamsoet menuturkan, MPR telah mengundang perwakilan-perwakilan kepala negara lain untuk turut hadir mengikuti proses pelantikan presiden dan wakil presiden.

Demi nama baik bangsa di mata dunia, Bamsoet meminta agar mahasiswa tidak melakukan demo besar-besaran yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

"Mari kita utamakan nama baik bangsa," tuturnya.

Bamsoet melanjutkan, sebagai ketua MPR dirinya siap pasang badan menghalau upaya-upaya yang ingin menggagalkan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden.

Jangan ada upaya-upaya untuk melengserkan pemerintahan terpilih di tengah jalan karena hal tersebut dapat merugikan kestabilan politik, keamanan, dan ekonomi Idonesia sebagai suatu bangsa.

"Jadi haru kita pertahankan sampai akhir jabatan. Ini harus menjadi kesepakatan bangsa kita," ujarnya.

Bamsoet menilai, tuntutan para mahasiswa terkait penundaan pengesahan Revisi Rancangan Kitah Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dituruti oleh DPR periode 2014-2019. Terkait tuntutan untuk membatalkan revisi UU KPK, Bamsoet menilai demo tersebut tidak tepat jika ditujukan kepada DPR.

"Iya keliru kalau demonya ke DPR karena soal UU KPK itu adanya di MK kalau sudah ada yang menggugat itu," paparnya.

Terkait tuntutan penerbitan Perppu KPK dari presiden, Bamsoet menuturkan Perppu sepenuhnya merupakan domain presiden. Bamsoet menyarankan setiap pihak yang tidak sepakat dengan hasil revisi UU KPK bisa mengajukan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi salah alamat kalau demonya ke DPR karena tugas DPR sudah selesai," jelasnya. (OL-09)

Baca Juga

Ist/DPR

Pemerintah Diminta Tegas tentang Protokol Kesehatan di Sekolah

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 10:04 WIB
Pemerintah harus detail dan tegas tentang protokol kesehatan di sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD) yang jumlah muridnya bisa mencapai 40...
Ist/DPR

Timwas DPR Minta BPK Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:54 WIB
Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI meminta Badan Pemeeiksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara detail...
MI/Pius Erlangga

Bawaslu Dorong PKPU Adopsi Protokol Kesehatan

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:49 WIB
Berbagai permasalahan, menurutnya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di daerah menjadi hambatan yang perlu dicarikan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya