Selasa 08 Oktober 2019, 13:56 WIB

Bantuan Air Bersih di Kota Cimahi Meningkat

Depi Gunawan | Nusantara
Bantuan Air Bersih di Kota Cimahi Meningkat

Antara
Ilustrasi

 

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Air Minum dan Pemadam Kebakaran terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di wilayahnya. Hingga akhir September 2019, total telah didistribusikan sebanyak 1.741.000 liter air bersih di seluruh wilayah terdampak. Tidak hanya warga, bantuan juga disalurkan bagi sekolah yang mengajukan bantuan permohonan bantuan air.

"Bantuan disalurkan untuk seluruh wilayah, di antaranya di Kecamatan Cimahi Utara sebanyak 542.000 liter air, Cimahi Tengah 470.000 liter air dan 679.000 liter air," ungkap Sekretaris BPBD Kota Cimahi, Ajat Sudrajat, Selasa (8/10).

Hasil pendataan BPBD, dia menyebutkan, musim kemarau menyebabkan 2.765 kepala keluarga (KK) atau 9.371 jiwa warga Cimahi mengalami krisis air bersih. Paling banyak terjadi di Kecamatan Cimahi Selatan dengan total 3.785 jiwa.

"Di Kecamatan Cimahi Utara, total ada 651 KK atau 2.277 jiwa, serta Kecamatan Cimahi Tengah sebanyak 928 KK dengan 3.308 jiwa," tuturnya.

Menurut Ajat, bencana kemarau tidak hanya berdampak terhadap kesulitan air bersih saja, tapi juga menimbulkan hotspot atau titik panas yang
menyebabkan terbakarnya alang-alang di lahan kosong.

"Musim kemarau tahun ini tergolong lama, menurut informasi BMKG, prakiraan musim kemarau akan berakhir pada akhir Oktober. Sekarang sudah masuk pancaroba, peralihan dari kemarau ke musim hujan," ujarnya.

baca juga: Kemendag Beri Bantuan Bahan Pokok Kepada Korban Gempa Maluku

Kepala UPT Air Minum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi, Dede M Asrori menyatakan, stok air yang dikelolanya masih cukup aman untuk membantu kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan.

"Stoknya masih aman, malah produksi air mengalami peningkatan 5%, terangnya. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More