Selasa 08 Oktober 2019, 10:30 WIB

Pengurus Abai, Koperasi Lunglai

Alexander P Taum | Nusantara
Pengurus Abai, Koperasi Lunglai

Ist
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bangka Belitung, Elfiyena

 

HALAMAN kantor di Jalan Trans Atadei, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, itu, dipenuhi dedaunan. Pada bagian depan bangunan tertulis jelas: Koperasi Mupul Sanik.

Papan nama yang terbuat dari kayu itu sudah miring ke kiri. Tembok kantor juga dipenuhi gambar dan coretan tidak jelas. Koperasi ini menjadi kabar hangat di NTT, karena diresmikan Gubernur Frans Lebu Raya, yang memimpin dua periode, 2008-2018.

Namun, nyawa koperasi tidak bertahan lama. “Kami memutuskan berhenti jadi anggota koperasi karena pelayanannya tidak maksimal,” ungkap Goris Witin, warga Lewoleba Barat.

Sejumlah nasabah juga menge-luhkan kredit banyak diobral kepada pihak tertentu dan akhirnya macet. “Kami ini anggota aktif. Tapi, saat kami butuh dana, mereka bilang tidak ada uang,” keluhnya.

Setelah lebih dari 5 tahun tidak berkegiatan, pengurus koperasi berusaha membangkitkannya lagi menjelang pemilihan legeslatif 2019. Saat itu, sang pengurus juga sedang getol menggaet pemilih, karena dia tampil sebagai salah satu calon anggota DPRD.

“Namun, koperasi sulit dibangkitkan lagi. Koperasi ini dapat beroperasi lagi, jika pengurus bisa mempertanggungjawabkan simpanan para anggota, yang sudah raib,” ujar Goris.

Dia menambahkan warga yang kebanyakan petani sebenarnya sangat berharap ada koperasi yang sehat di wilayahnya. Alasannya, mereka lebih akrab dan lebih mudah meminjam dana untuk bercocok tanam ke koperasi daripada ke bank.

“Bank kan untuk orang dengan penghasilan tetap. Buat kami ko-perasi lebih cocok. Tapi, koperasi harus yang baik, dipimpin orang yang bertanggung jawab,” tandasnya.

Terima bantuan

Fakta bahwa banyak koperasi didirikan dengan tujuan tidak baik dan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bangka Belitung, Elfiyena. “Banyak koperasi yang tidak aktif di daerah kami, karena dibentuk hanya untuk menerima bantuan,” tuturnya.

Di Bangka Belitung, dinas mencatat ada 978 koperasi yang terdaftar. Namun, dalam perjalanan sekitar 30% atau 367 koperasi tidak aktif dan tinggal papan nama.

Menurut Elfiyena, koperasi yang tidak aktif biasanya terbentuk hanya karena kepentingan, tidak dikelola dengan baik, dan tidak melakukan rapat anggota tahunan. Selain itu, kepengurusannya tidak berjalan baik, dan koperasi berjalan tidak sesuai keinginan anggota.

“Koperasi harus sesuai keinginan anggota. Kebanyakan koperasi yang dulu terbentuk hanya untuk menerima bantuan, misalnya pupuk, bibit, dan dana bantuan. Ini yang harus kita kawal, usaha mereka harus jalan bukan hanya untuk menerima bantuan,” ujarnya.

Elviyena menjelaskan, melalui penyuluh koperasi pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan. Tahun ini, pemerintah provinsi memberikan pelatihan bagi pengu-rus koperasi lewat program pemberdayaan. “Paling tidak, kami menekankan pada mereka untuk selalu melakukan rapat anggota tahunan. RAT merupakan indikasi bahwa ko-perasi aktif atau tidak, berkualitas atau tidak,” lanjut Elfiyena.

Salah satu koperasi yang mati suri ialah koperasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Wali Kota Maulan Aklil berencana menghidupkan kembali dengan penataan oleh dinas koperasi. “Di era kepemimpinan saya, koperasi di Pangkalpinang akan dihidupkan lagi,” janjinya. (RF/N-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More