Selasa 08 Oktober 2019, 08:35 WIB

Deteksi Dini Kejiwaan Harus Digencarkan

Indriyani Astuti | Humaniora
Deteksi Dini Kejiwaan Harus Digencarkan

Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan/Tim Riset MI
Potret Gangguan Jiwa di Indonesia

 

ANGKA kejadian gangguan jiwa di Indonesia terus meningkat, dalam waktu lima tahun terakhir. Jika pada 2013 prevalensi gangguan jiwa masih 6%, pada 2018 angka tersebut naik menjadi 9,8%, merujuk hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).

Mengapa hal itu bisa terjadi? Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Anung Sugihantono menjelaskan, kesehatan jiwa saat ini masih dipandang sebelah mata. “Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan fisik. Jika tidak ditangani, gangguan kejiwaan dapat mengancam kehidupan seseorang,” sebut Anung di Jakarta, kemarin, menjelang datangnya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober.

Sekretaris Umum Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia dr Agung Frijanto SpKJ mengatakan, gangguan jiwa diawali dengan perubahan ­mental emosional seseorang seperti ­mengurung diri dan tidak mau keluar rumah. Pihak keluarga berperan mencegah gangguan itu tidak berkembang menjadi depresi dengan mendeteksinya melalui skrining.

“Jangan sampai tidak mendapat penanganan hingga seseorang mengalami depresi berat bahkan kecenderungan bunuh diri. Gejala itu lebih berbahaya jika dibandingkan dengan gangguan jiwa yang gaduh gelisah,” kata Agung.

Selain perhatian keluarga, PDSKJI juga mendorong advokasi pada kelompok masyarakat terkecil seperti PKK, guru di sekolah, ataupun tenaga kesehatan dalam mendeteksi gangguan jiwa. Pasalnya, kapasitas petugas kesehatan seperti dokter umum difasilitas pelayanan tingkat pertama seperti puskesmas dinilai masih kurang.

“Perlu ditingkatkan dalam melakukan deteksi dini masalah kejiwaan. Standar profesi harus ditingkatkan terhadap dokter umum dan psikolog klinis untuk bisa melakukan pertolongan pertama pada pasien depresi, “ imbuhnya.

Supervisi terhadap dokter umum dan psikolog klinis mengenai kesehatan jiwa berbasis komunitas juga penting dilakukan sebab sebaran dokter spesialis kesehatan jiwa di Indonesia belum merata. Saat ini jumlah dokter spesialis kesehatan jiwa di seluruh Indonesia berjumlah 987 orang, namun 676 orang tersebar di Jawa dan 311 di luar Pulau Jawa.

Teropong Jiwa

Langkah cerdas Puskesmas Gitik, di Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) perlu menjadi contoh. Kepala UPTD Puskesmas Gitik Didik Rusdiono menuturkan ODGJ yang masih menjalani pengobatan, tapi kondisinya stabil, bisa diberdayakan melalui inovasi Terapi Okupasi dan Pemberdayaan Orang dengan Gangguan Jiwa (Teropong Jiwa).

Puskesmas tersebut membentuk gardu kesehatan jiwa yang bertugas mencari ODGJ untuk diobati, menyediakan pusat pelatihan keterampilan, hingga mencarikan pengusaha asuh bagi pasien ODGJ yang sudah stabil. Teropong jiwa dijalankan sejak 2017 untuk menghindari pemasung­an.

Setelah ada inovasi tersebut, angka pemasungan turun signifikan. Didik mengatakan sebelum 2017, kasus  ODGJ di wilayah kerja Puskesmas Gitik berjumlah 54. Dari jumlah itu 7 ODGJ dipasung keluarganya. “Sekarang sudah zero (nol). Tidak ada pemasungan. Tetapi, masih ada pasien ODGJ yang kambuh,” tutur Didik saat ditemui pekan lalu. (H-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More