Selasa 08 Oktober 2019, 07:33 WIB

Demokrat Minta Dokumen dari Pentagon Terkait Pemakzulan Trump

Basuki Eka Purnama | Internasional
Demokrat Minta Dokumen dari Pentagon Terkait Pemakzulan Trump

AFP/Brendan Smialowski
Presiden Amerika Serikat Donald Trump

 

ANGGOTA Kongres Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Senin (7/10), mengeluarkan surat perintah kepada Pentagon dan badan anggaran Gedung Putih untuk menyerahkan dokumen terkait perintah Presiden Donald Trump untuk menahan dana bantuan militer untuk Ukraina.

Ketua dari tiga panel Kongres AS yang memimpin penyelidikan pemakzulan terhadap Trump tengah mencari informasi terkait dugaan Presiden AS itu menekan Presiden Ukraina untuk menyelidiki calon lawannya di Pemilu Presiden 2020 Joe Biden dengan menjadikan dana bantuan militer sebagai senjata.

Kongres AS memerintahkan Menteri Pertahanan AS Mark Esper dan Penjabat Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih Russell Vought untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan paling lambat pad a15 Oktober.

"Dokumen itu akan diselidiki oleh komite karena menjadi alasan keputusan Gedung Putih menahan bantuan militer untuk Ukraina yang telah disetujui Kongres untuk menghadapi agresi Rusia," ungkap Kongres AS dalam sebuah pernyataan resmi.

Baca juga: Whistleblower Kedua Kasus Ukraina Muncul

Kegagalan memenuhi surat perintah itu akan menjadi buktii adanya upaya menghalangi penyelidikan pemakzulan oleh Kongres.

Pejabat Pentagon, pekan lalu, secara proaktiv mengeluarkan arahan untuk mendapatkan dokumen terkait penyelidikan yang dilakukan Kongres AS.

"Seperti yang telah kami katakan, kami siap bekerja sama dengan Kongres dan pihak terkait dalam penyelidikan dana bantuan untuk Ukraina," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan AS Jessica Maxwell.

Trump menahan dana bantuan militer untuk Ukraina sebesar US$400 juta selama berbulan-bulan sebelum akhirnya diberikan. (AFP/OL-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More