Selasa 08 Oktober 2019, 07:50 WIB

Wapres Minta Hunian Tetap Dipercepat

M Taufan SP Bustan | Nusantara
Wapres Minta Hunian Tetap Dipercepat

MI/M Taufan SP Bustan
Wapres Jusuf Kalla bersama rombongan meninjau pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi.

 

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan ­Pemerintah Kota Palu segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan agar pro­ses pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi selesai dengan cepat.

“Saya sudah minta ­untuk segera diselesaikan itu,” kata Wapres Kalla seusai meninjau pembangunan huntap yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah, kemarin.

Wapres antara lain me­ngecek dua unit huntap yang telah jadi. Ia pun ­menilai bahwa huntap ini sangat bagus. “Huntap ini sudah bagus. Cepat diselesaikan saja,” imbuh JK.

Bersama rombongan, Wa­pres juga meninjau lokasi Insitu Rumah Instan Sehat Desa Pengawu, Kelurahan Tatangan, dan huntap di Kelurahan Duyu.

Sementara itu, Wali Kota Palu Hidayat mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan meskipun lahan tersebut dinilai masih bermasalah oleh Badan Pertanahan Nasional.

“Kita tabrak saja. Apalagi tanah itu ada tumpang-tindih HGU. Tadi Wapres sudah pe­rintahkan agar ini semua diselesaikan,” tandas Hidayat.

Pembangunan huntap di Kelurahan Tondo ditargetkan 1.500 unit. Namun, karena terkendala pembebasan ­lahan, hanya 1.100 huntap yang bisa dibangun.

Dana stimulan

Wapres juga menginstruksikan agar dana stimulan untuk renovasi rumah rusak akibat bencana di Palu dan sekitarnya dapat segera diberikan setelah Pemprov Sul­teng menyerahkan data jumlah penerima dana ke pemerintah.

“Rumah rusak yang harus segera diberikan stimulan, yang tidak perlu relokasi, minggu depan diberikan dana­nya. Masing-masing (pem­kab/pemkot) harus serah ­terima, kurang lebih Rp2 triliun lebih,” kata Wapres.

JK juga menyatakan ­kawasan terdampak ­bencana di Palu dan Donggala tidak boleh dihuni kembali. Hal itu terkait upaya warga membangun rumah di zona merah likuefaksi di Balaroa. “Itu untuk kepentingan mereka. Yang kembali mendiami akan diter­tibkan,” ujarnya. (TB/MT/Dro/Ant/X-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More