Selasa 08 Oktober 2019, 03:30 WIB

Hong Kong Gelar Sidang Larangan Masker

AFP/The Guardian/Uca/I-1 | Internasional
Hong Kong Gelar Sidang Larangan Masker

NICOLAS ASFOURI / AFP
Seorang pengunjuk rasa yang menggunakan masker ditahan polisi saat unjuk rasa di Distrik Wan Chai, Hong Kong, Minggu (6/10).

 

SETELAH resmi aturan pelarangan bagi para demonstran untuk mengenakan masker diberlakukan, peng­adilan Hong Kong untuk pertama kalinya mengadili dua orang demonstran prodemokrasi Hong Kong pada Senin (7/10) pagi.

Kedua orang demonstran yang pertama diadili tersebut ialah mahasiswa dan seorang perempuan berusia 38 tahun.

Keduanya didakwa majelis hakim telah melanggar hukum atas keikutsertaannya dalam kerumuman massa tidak sah dan terancam hukuman penjara selama 3 tahun.

Selain itu, keduanya juga dijatuhi hukuman maksimal satu tahun karena telah melanggar larangan mengenakan masker wajah. Keduanya kemudian dibebaskan dengan jaminan.

Sementara itu, para demonstran tampak memadati luar pengadilan. Mereka menyerukan slogan-slogan, di antaranya, ‘mengenakan masker bukanlah kejahatan’ dan ‘hukum­nya tidak adil’.

Banyak demonstran yang mengaku khawatir atas di­terapkannya aturan UU Darurat terkait dengan pengenaan masker tersebut dan menengarai akan lebih banyak UU Darurat serupa yang akan dikeluarkan selanjutnya.

“Ini alasan untuk memperkenalkan undang-undang totaliter lainnya, selanjutnya ialah darurat militer,” ujar seorang demonstran bermarga Lo di luar pengadilan kepada AFP.

Dikutip dari The Guardian, sebagian metro ditutup pada Senin setelah stasiun rusak. Para pengunjuk rasa marah karena pihak berwenang telah mulai menutup bagian-bagian dari jaringan MTR sehingga mencegah orang-orang berkumpul untuk protes. Selain itu, polisi menyerang para pengunjuk rasa di stasiun­-stasiun.

Sementara itu, Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan larangan tersebut diperlukan sebagai upaya meredam demonstrasi yang telah berlangsung selama empat bulan.

Kekuatan UU Darurat belum digunakan selama lebih dari setengah abad dan tidak pernah sejak penyerahan dari Inggris ke pemerintahan Tiong­kok pada 1997. Para kritikus mengatakan bahwa penggunaannya tidak dapat dibenarkan dan merupakan langkah pertama menuju otoritarianisme. (AFP/The Guardian/Uca/I-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More