Senin 07 Oktober 2019, 20:52 WIB

Esok Diperiksa, KPK Imbau Mekeng Hadir

Esok Diperiksa, KPK Imbau Mekeng Hadir

Antara
Melchias Marcus Mekeng berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (24/6)

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau anggota DPRRI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng memenuhi panggilan
sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/10). Sejak 10 Spetember, KPK mencegah mekeng bepergian keluar negeri.


Mekeng dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Samin Tan (SMT), pemilik perusahaan pertambangan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) dalam penyidikan kasus korupsi pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambagan Batu Bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.  

"Karena tidak hadir dalam agenda pemeriksaan sebelumnya, saksi Melchias Marcus Mekeng akan dijadwalkan ulang pada hari Selasa (8/10) untuk tersangka SMT," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (7/10).    

 

Baca juga: Sofyan: Kasus Saya Hasil Kriminalisasi dengan Kreativitas Tinggi

KPK, kata Febri, mengharapkan saksi datang memenuhi panggilan penyidik guna menjelaskan apa yang diketahuinya terkait dengan perkara tersebut.       

Sebelumnya, Mekeng tidak memenuhi panggilan KPK pada hari Rabu (11/9), Senin (16/9), dan Kamis (19/9).  Saat panggilan pertam, Mekeng mengirimkan surat ke KPK karena sedang berada di luar negeri.

Pada hari Senin (16/9), politisi Partai Golkar itu tidak memenuhi panggilan dengan alasan masih dalam perjalanan dinas.  Selanjutnya, pada hari Kamis
(19/9), yang bersangkutan sedang berada di luar negeri karena ada kegiatan dinas dan ada pemeriksaan kesehatan.  Diketahui, tersangka Samin Tan memberi suap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih sebesar Rp5 miliar terkait dengan pengurusan terminasi kontrak tersebut.    

KPK pada 15 Februari 2019 telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka. Namun, sampai saat ini KPK belum menahan yang bersangkutan. Konstruksi perkara diawali pada Oktober 2017 Kementerian ESDM melakukan terminasi atas Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batu Bara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). (OL-8)

 

Baca Juga

ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...
Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya