Senin 07 Oktober 2019, 19:00 WIB

Ngopi Ko, Cara Pemkab Lembata Gairahkan Iklim Perkoperasian

Alexander P Taum | Nusantara
Ngopi Ko, Cara Pemkab Lembata Gairahkan Iklim Perkoperasian

MI/Alexander P Taum
Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Lembata, Yohanes Lalang.

 

PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, memiliki langkah menggairahkan iklim perkoperasian yang sedang lesu. Dari total 96 koperasi di Lembata, hanya 67 di antaranya yang tercatat masih melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada 2018 atau masih aktif beroperasi.

Namun, dari 67 koperasi yang masih aktif, hanya 50 koperasi berbadan hukum yang dinyatakan sehat. Ngopi Ko atau Ngobrol Pintar Koperasi pun menjadi sarana diskusi antara pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Lembata, dan pegiat koperasi serta nasabah yang digelar rutin.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Lembata, Yohanes Lalang, kepada Media Indonesia, Senin (7/10). Menurutnya, dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab Lembata telah menetapkan cincin keuangan mikro, koperasi, perbankan, maupun non-perbankan sebagai penyedia dana.

"Selain itu, pemerintah juga memiliki cincin pemberdayaan umat basis. oleh karenanya, kami memiliki cara untuk memberdayakan ekonomi umat basis melalui koperasi. Namun sebagai bentuk pemberdayaan koperasi yang sedang mati suri ini, kami punya program 'Ngopi Ko', sebagai media komunikasi antara pegiat koperasi, nasabah, dan pemerintah, dalam upaya menggairahkan koperasi sebagai saka guru perekonomian," ujar Yohanes.

Ia menambahkan, 70% warga Lembata telah menjadi anggota koperasi. Para anggota yang meminjam di koperasi hanya 5 sampai 10% bertahan mengembangkan usaha produktif dengan modal pinjaman dari koperasi, selebihnya dipergunakan untuk konsumsi.

 

Baca juga: Polres Lembata mulai Represif Tangani Dugaan Korupsi Dana Desa


"Dalam program 'Ngopi Ko', pemerintah bisa mendeteksi persoalan yang dihadapi pengurus koperasi maupun anggota untuk dicarikan solusi tepat mengatasi persoalan. Selain itu, kita selalu rutin mengikuti RAT dan menjadwalkan 3 kali monitoring kepada koperasi. Bahwa sesungguhnya pinjaman dari koperasi harus dipergunakan untuk memacu produktivitas ekonomi umat basis, kemudian koperasi juga harus dapat memastikan untuk memonitor usaha produktif anggota agar berjalan lancar," ujar Yohanes.

Disebutkan, Dinas Koperindag Lembata terus bertekad mendorong penguatan koperasi di daerah. Salah satunya dengan mengajukan proposal  bantuan dana dari Kementerian Koperasi dan UKM 2019 dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Pada 2019, Kemenkop UKM membantu dana senilai Rp447.600.000 yang dapat dipergunakan untuk pemberdayaan pengurus koperasi di Lembata.

Selain itu, pihaknya sedang mendorong Ranperda untuk program modal penyertaan kepada koperasi, sebagai bentuk perhatian Pemda kepada koperasi. Dalam Ranperda yang diajukan ke Prolegda 2018 lalu, modal penyertaan jika diberikan kepada koperasi, maka 0,3% dari modal penyertaan tersebut akan dikembalikan ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

"Akan tetapi kami berharap DPRD yang baru ini dapat mensayhkan Ranperda Modal penyertaan kepada Koperasi ini. Kita juga berharap koperasi menjadi dinas yang berdiri sendiri di luar bidang UKM dan perdagangan, sehingga program reformasi total koperasi yang didengungkan Kemenkop UKM dapat berjalan maksimal di Lembata," ujarnya.

Menurutnya, program reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan koperasi dalam kerangka reformasi total koperasi dapat berjalan maksimal jika ada dinas khusus yang menangani koperasi di Lembata. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More