Senin 07 Oktober 2019, 16:08 WIB

Gunakan APBD, Legislator Minta KS NIK Diaudit

Gana Buana | Megapolitan
Gunakan APBD, Legislator Minta KS NIK Diaudit

MI/Arya Manggala
RSUD Kota Bekasi

 

LEGISLATOR Kota Bekasi minta program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) diaudit. Tujuannya selain untuk penunjang kinerja juga unruk transparasi kas daerah yang sudah digunakan.

“Tidak ada alasan untuk tidak dilakukan audit, karena itukan anggaran rakyat, agar ada transparansi dan kita tidak suuzon maka baik rumah sakit maupun pelaksana atau RSUD harus di audit,” ungkap Anggota DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang, Senin (7/10).

Menurut politisi dari Fraksi PDIP ini, RSUD sebagai pelaksana program harus diaudit. Apalagi, berdasarkan aduan masyarakat yang berobat dengan menggunakan KS tidak diberikan nota kwitansi.

“Memang selama ini tidak ada kejanggalan, namun jangan sampai masyarakat berasumsi negatif. Untuk itu audit bisa menjawab persoalan tersebut,” jelas dia.

Nico mengatakan, petunjuk laksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) harus jelas. Pasien berobat pun harus mendapat rincian sama seperti peserta BPJS.

Baca juga : Rencana Iuran BPJS Naik, Pembuatan KS-NIK Diserbu Warga

“Nah kalo KS kan tidak ada, jadi jangan sampai masyarakat berasumsi negatif bahwa ada persoalan dengan KS,” kata dia.

Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini BPKP dan Inspektorat menurut Nico bisa melakukan audit internal, selanjutnya inspektorat bisa membeberkan hasil audit tersebut kepada publik.

“Jadi audit itu bukan hal yang menyeramkan malah menunjang kinerja pemerintah Kota Bekasi bahwa ada rekomendasi, ketika rekomendasi tidak dijalankan barulah terjadi pidana,” tambah dia.

Terpisah, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyampaikan, setiap program dan penggunaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) memang perlu audit. Namun hal tersebut merupakan ranah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tidak masalah, karena memang tiap enam bulan sekali APBD harus diaudit BPK,” singkat dia. (OL-7)

Baca Juga

MI/Adi Kristiadi

Pembukaan Sekolah di Jakarta Tergantung Perkembangan Kasus

👤Putri Anisa Yuliani/Hilda Julaika 🕔Selasa 24 November 2020, 21:06 WIB
DKI menyebut berbagai persiapan dari sisi ketentuan prasarana dan sarananya sedang...
AFP

Kasus Baru Positif Korona di Jakarta Bertambah 1.015 Orang

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 24 November 2020, 21:00 WIB
Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sebanyak 63 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 8.559...
Antara/Akbar Nugroho

DPRD DKI Prediksi Ekonomi Jakarta Membaik di 2021

👤Hilda Julaika 🕔Selasa 24 November 2020, 20:43 WIB
Bangkitnya sektor pariwisata bisa meningkatkan pertumbuhan pajak hotel dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya