Senin 07 Oktober 2019, 13:45 WIB

Mendikbud Targetkan Revitalisasi 5.000 SMK

M Ilham Ramadhan Avisena | Humaniora
Mendikbud Targetkan Revitalisasi 5.000 SMK

MI/BENNY BASTIANDY
Pelajar kelas XII jurusan Akuntansi SMK Pasundan Cianjur, Jawa Barat, sedang bercengkrama dengan rekan-rekannya di sela-sela PKL

 

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menargetkan, hingga 2024, akan ada sebanyak 5.000 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang direvitalisasi.

Revitalisasi SMK itu dilandasi Instruksi Presiden 9/2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Pemerintah, kata Muhadjir, berencana memperbanyak jumlah SMK dan menyiapkan para lulusannya untuk masuk ke dunia kerja

"Ada lima sektor SMK yang akan difokuskan, pariwisata, pertanian produktif, ekonomi kreatif, kemaritiman dan energi pertambangan. Strategi terutama perubahan kurikulum, pendekatan kurikulum. Yaitu dari supply base ke demand base. SMK itu yang menentukan bukan hanya pemerintah melainkan industri," jelas Muhadjir usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (7/10).

Baca juga: Pekan Kebudayaan Nasional, Gaungkan Kembali Permainan Tradisional

Ia menambahkan, anggaran yang disediakan untuk merevitalisasi SMK itu masih terbilang minim. Sebab dari jumlah SMK yang saat ini mencapai 14 ribu, uang yang diberikan untuk dikelola hanya dikisaran Rp4,3 triliun.

"Anggarannya enggak terlalu besar sekitar Rp4,3 triliun. Sebetulnya masih jauh dari target," ujarnya.

Penganggaran revitalisasi SMK itu, lanjut Muhadjir, telah dianggarkan pemerintah sejak 2018 lalu. Tahun ini, pemerintah akan merevitalisasi 300 SMK.

"Tahun depan 550 SMK dan sampai 2024, 5.000. Ya bertahaplah kan disesuaikan dengan kemampuan anggaran," tukas dia.

Lebih lanjut, Muhadjir menuturkan, hingga kini, lulusan SMK kerap tidak memuaskan. Untuk itu, pemerintah mengupayakan berbagai cara guna menjadikan lulusan SMK sebagai individu yang matang dan siap masuk ke dunia kerja.

"Ada namanya preservice training, jadi pelatihan sebelum memasuki dunia kerja. Dan itu di samping menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan, itu adalah kementerian tenaga kerja yang menjadi penjembatan," terang Muhadjir.

Kementerian Ketenagakerjaan, sebut dia, memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang dapat difungsikan sebagai jembatan guna mengakomodasi lulusan baru dari SMK ke dunia kerja.

Tugas sebagai jembatan para lulusan SMK itu kini diemban oleh dua pihak, yakni pihak perusahaan pencari tenaga kerja dan kementerian tenaga kerja.

Nantinya, perusahaan yang ambil andil dalam pembangunan kualitas lulusan SMK juga akan diberikan insentif berupa pelonggaran pajak.

"Jadi perusahaan-perusahaan yang nanti membantu sekolah, membantu balai latihan kerja nanti pajaknya dipotong," ucap Muhadjir.

Selain itu, Mendikbud juga mengupayakan terobosan baru guna memaksimalkan potensi lulusan SMK. Salah satunya yakni dengan meminimalkan waktu belajar di kelas dan menggantinya dengan praktik di lapangan.

"Sekarang diupayakan anak-anak belajarnya sekitar 60-70% di industri, jadi tidak di kelas, sehingga ketika dia tamat nanti bisa langsung masuk dunia kerja dan pendekatan kurikulumnya demand base," imbuh Muhadjir.

"Jadi, kurikulumnya yang menentukan perusahaan, dia sebetulnya mau apasih lulusannya, yang dia kehendaki seperti apa, silakan dikurikulumnya ditata dengan pengawasan kita, kemudian kalau perlu gurunya juga silakan seperti apa," sambung dia.

Perumusan kurikulum dari pihak perusahaan itu dengan diupayakan kemendikbud dengan menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) guna merumuskan standard kompetensi dan sertifikasi.

"Jadi sekarang siswa itu, anak SMK itu di samping nanti mendapatkan ijazah, yang lebih penting dia nanti akan mendapatkan sertifikat kemahiran," terang Muhadjir.

Sertifikat kemahiran itu, lanjut dia, akan dilakukan uji kompetensi dan apabila memenuhi syarat, maka sertifikat akan diberikan kepada siswa tersebut.

"Kalau sudah memenuhi syarat nanti akan dapat sertifikat walaupun belum lulus, jadi ijazah dengan sertifikat beda," tandas Muhadjir. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More