Senin 07 Oktober 2019, 12:15 WIB

20 Korporasi Asing Terlibat Karhutla

Indriyani Astuti | Nusantara
20 Korporasi Asing Terlibat Karhutla

ANTARA
Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani

 

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menyegel 70 lahan milik korporasi yang diduga terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari 70 lahan yang tersebar di Kalimantan dan Sumatra itu, 20 lahan milik perusahaan asing.

“Berasal dari luar negeri, yaitu Singapura, Hong Kong, dan Malaysia,” ujar Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK ­Ruandha Agung Sugadirman di Jakarta, Jumat (4/10).

Ia mengatakan penyidik Kementerian LHK masih mendalami dugaan  sejumlah pelaku atau dalang di balik kasus karhutla itu. Selain ditangani penyidik Kementerian LHK, kasus karhutla juga sedang ditangani Polri di sejumlah daerah.

“Kasus karhutla yang ditangani Polri sejumlah 196 kasus,” ungkap Ruandha.

Lebih lanjut, ia ­memerinci kasus karhutla di Polda Riau sebanyak 52, dengan 47 tersangka perorangan dan 1 perusahaan. Polda Sumatra Selatan ada 18 kasus, dengan 27 tersangka perorangan dan 1 perusahaan. Di Polda Jambi 10 kasus dengan 14 tersangka perorangan. Di Polda Kalsel 4 kasus (4 tersangka perorangan), Polda Kalimantan Tengah 57 kasus (65 tersangka perorangan dan 1 perusahaan), serta Polda Kalimantan Barat 55 kasus (61 tersangka perorangan dan 2 perusahaan).

Jumlah lahan milik korporasi yang disegel Kementerian LHK terus bertambah. Sebelumnya pada Jumat (4/10) tercatat baru 64 lahan. Data terakhir hingga kemarin, ada 70 lahan yang sudah disegel.

“Total luasan lahan yang disegel mencapai 20.000 hektare,’’ ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani ketika dihubungi, kemarin.

Lahan tersebut disegel karena terbakar dan kini penyidik Kementerian LHK tengah mendalami adanya indikasi pelanggaran hukum. Mengenai jumlah lahan milik perusahaan yang sempat terbakar pada 2015 kemudian kembali mengalami kebakaran pada 2019, Rasio mengungkapkan belum dapat menyampaikan data itu. “Datanya harus kita analisis terlebih dahulu.”

Titik panas berkurang

Berdasarkan data Kementerian LHK, jumlah sebaran titik panas di 34 provinsi terus berkurang.
Data dan grafik titik panas mingguan dari pantauan Satelit Terra/Aqua milik Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional menunjukkan titik panas pada 30 September hingga kemarin tinggal 776, dengan daerah paling banyak ialah  ­Sumatra Selatan (213) .

Adapun jumlah titik panas pada 23 September hingga 29 September 2019 sebanyak 3.228. Saat itu, daerah yang paling banyak sebaran titik panasnya ialah Kalimantan Tengah (995), tapi periode 30 September-6 Oktober turun menjadi 78 titik panas.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Pangkal­pinang, Kurniaji, mengatakan 25 titik panas yang sebelumnya terpantau satelit di enam kabupaten di Bangka Belitung hilang akibat hujan yang mengguyur wilayah itu. “Siang sekitar pukul 11.00 WIB titik panas hilang karena disapu hujan lebat,” ujarnya, kemarin.

Hasil pantauan cuaca mingguan yang dikeluarkan BMKG Stasiun El Tari Kupang menyebutkan titik panas masih ditemukan di sejumlah daerah, terutama di Pulau Sumba, tetapi potensi sebarannya mulai berkurang.

Kemarin dilaporkan hanya 13 titik panas yang tersebar di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Kupang, Alor, Belu, dan Timor Tengah Utara. Padahal, beberapa hari sebelumnya, titik panas di daerah itu mencapai ratusan akibat karhutla. (RF/PO/X-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More