Minggu 06 Oktober 2019, 17:12 WIB

PPM Papua Sampaikan Rekomendasi Solusi Masalah Papua

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
PPM Papua Sampaikan Rekomendasi Solusi Masalah Papua

Dok. PPM Papua
Pengurus PPM Papua saat pertemuan di Kementerian Pertahanan untuk memberi masukan solusi masalah Papua

 

PEMUDA Panca Marga Provinsi Papua sebagai organisasi yang menaungi anak-anak pejuang dan veteran di Provinsi Papua menyampaikan beberapa tawaran solusi atas masalah yang terjadi di Papua.

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah pusat agar masalah Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI dapat terselesaikan dengan baik dan menyeluruh.

"Pertama sekali kami mendorong agar Papua harus diberi kewenangan lebih untuk mengurus daerahnya. Selama ini Papua sudah diberi UU No 21/2001 atau UU Otsus tapi tidak diikuti dengan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Banyak Perdasi dan Perdasus yang tertahan di Kemendagri," kata Ketua PPM Papua Boy Markus Dawir dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia.

Hal yang sama kata dia terkait kewenangan untuk mengurus sumber daya alam di Papua harus diatur demi kesejahteraan rakyat di Papua.

"Selama ini Pemda Papua kewalahan karena kewenangan yang sempit diberikan oleh pemerintah pusat ibarat lepas kepala tapi ekornya dipegang," kata Boy.

Baca juga : Jaga Situasi Kondusif, PPM Papua Dukung Tambahan Pasukan di Papua

Ia jelaskan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat papua hari ini kepada pemerintah maka masalah korupsi ditingkat Kabupaten dan Kota maupun Provinsi juga harus diselesaiakan.

"Kenapa demikian karena sudah banyak laporan masyarakat tetapi laporan tsb banyak yang tidur di kantor Polisi, Kejaksaan, Polda dan Kejati Papua. Rakyat jadi bingung, mau lapor kemana lagi? Akhirnya rakyat menunggu waktu mana mereka bertindak sehingga terlihat pada aksi tgl 29 Agustus 2019 maupun 23 September 2019. Banyak kepala daerah yang kurang punya waktu berada urus rakyat di Kabupatennya, banyak APBD Kabuaten dipakai bikin proyek-proyek yang kurang menyentuh rakyat. Trus, rakyat mengeluh dan keluhannya kemana?" ungkap Boy.

PPM Papua menyarankan pemerintah pusat atau istana agar membentuk tim khusus yang bisa mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan di provinsi Papua.

Selain itu pemerintah juga harus memberikan kuota kepada putra putri Papua untuk duduki posisi eselon di Kementerian dan lembaga juga di BUMN.

Selain itu harus ada kuota khusus untuk penerimaan Akpol, Akmil, Tamtama, Bintara Polri dan TNI, dan penerimaan putra putri Papua di setiap sekolah kedinasan sehingga generasi muda papua akan tetap menjaga dan mengawal Papua tetap dalam NKRI untuk masa-masa yang akan datang.

"Kalau lihat generasi muda Papua hari ini kami lihat nasionalismenya lemah sekali sehingga banyak turun jalan dan meminta referendum," tukas Boy.

Hal yang juga perlu diselesaikan ialah masalah pelanggaran HAM. Pemerintah dalam hal ini tidak boleh menolak dan lalai.

"Karena jika ini tidak selesai maka akan tetap menjadi luka bagi rakyat Papua terutama keluarga korban. Hukum juga harus ditegakan bagi mereka yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang termasuk aparat keamanan perlu diproses dan dibawa ke pengadilan. Mari buka-bukaan dan selesaikan masalah ini," kata Boy.

Selain itu lanjut Boy, negara perlu memperhatikan para tokoh di Papua karena mereka yang selama ini telah bersama dengan pemerintah menjaga Papua. Termasuk memperhatikan kesejahteraan para pejuang/Veteran Pepera.

"Karena mereka juga yang mengetahui sejarah Pepera itu sendiri agar kedepan mereka juga akan hadir sebagai benteng Negara. Dalam hal ini Pemuda Panca Marga Papua perlu mendapat dukungan pemerintah guna mengawal putra putri papua dalam mengawal dan NKRI ditanah Papua," pungkas Boy. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More