Minggu 06 Oktober 2019, 17:15 WIB

Survei LSI, Masyarakat Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Survei LSI, Masyarakat Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK

MI/M. Irfan
Dirketur Eksekutif LSi Djayadi Hanan saat menyampakan hasil survei soal dukungan penerbitan Perppu KPK

 

HASIL riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendapati mayoritas masyarakat mendukung Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Survei dilakukan melihat dari demonstrasi mahasiswa yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan. Hasil survei menunjukan 59,7% masyarakat tahu tentang demonstrasi mahasiswa. Hanya 40,3% yang tidak mengikuti berita tentang aksi unjuk rasa tersebut.

Sebanyak 86,6% responden mengetahui jika demonstrasi itu dilakukan salah satunya guna menentang revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dari hasil tersebut, sebanyak 60,7% mengaku mendukung aksi unjuk rasa yang telah dilakukan itu.

Dari 86,6% yang mengetahui demo berkenaan dengan revisi UU KPK, sebesar 76,3% setuju agar presiden mengeluarkan Perppu.

Baca juga : Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Sikap publik itu dikeluarkan setelah menilai jika revisi UU KPK telah melemahkan upaya penanggulangan korupsi oleh lembaga antirasuah tersebut. Sebanyak 70,9% dari mereka menyebut jika revisi UU telah melemahkan KPK.

"Dengan kata lain ada aspirasi publik yang kuat bahwa karena UU KPK hasil revisi itu melemahkan KPK maka akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi," kata Ditektur Eksekutif LSI Djayadi Hanan di Jakarta, Minggu (6/10).

Survei dilakukan melalui wawancara telepon secara acak dari data responden yang dimiliki LSI. Dari total responden sebanyak 23.760 dipilih 17.425 yang memiliki telepon.

Survei dilakukan pada 4 hingga 5 Oktober tahun ini. Toleransi kesalahan survei diperkirakan 3,2% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dibiayai sepenuhnya oleh LSI. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More