Sabtu 05 Oktober 2019, 17:54 WIB

Menkominfo Sudah Konfirmasi Status OVO sebagai Unicorn

Antara | Ekonomi
Menkominfo Sudah Konfirmasi Status OVO sebagai Unicorn

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menkominfo Rudiantara

 

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan penyedia layanan dompet digital OVO sudah berstatus unicorn atau bernilai di atas satu miliar dolar AS.

“Saya sudah bicara dengan founder-nya, dan memang iya. Makanya, saya berani bicara setelah saya konfirmasi,” ujar Rudiantara ditemui di sela gelaran Siberkreasi di Jakarta, Sabtu.

OVO menjadi perusahaan rintisan (startup) kelima yang menyandang status unicorn di Indonesia.

“Kita patut bersyukur. Target kami sampai akhir 2019 ada lima unicorn. Sebelum akhir tahun ini, sudah ada unicorn baru. Selamat datang kepada OVO yang menjadi unicorn baru Indonesia, yang incorporated atau didirikan di Indonesia,” kata Rudiantara.

Firma analisis perusahaan, CB Insight, dalam situs mereka menulis valuasi OVO senilai 2,9 miliar dolar atau sekitar Rp41 triliun. Situs CB Insight bahkan mencatat valuasi OVO sebesar itu sejak 14 Maret 2019.

Sebelumnya, tiga perusahaan rintisanIndonesia telah menyandang berstatus unicorn, yaitu Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia, Sedangkan Gojek sudah naik satu tingkat lebih tinggi, menjadi decacorn.

“Saya berharap justru target kelima itu melebihi karena sebetulnya ada lagi yang berpotensi sebelum akhir tahun ini jadi unicorn. Sekarang, transaksinya sedang berjalan,” ujar Rudiantara tentang potensi perusahaan rintisan lain yang juga akan menyandang gelar unicorn.

Terkait potensi perusahaan rintisan lain sebagai unicorn selanjutnya, Rudiantara memberi isyarat bahwa startup itu berasal dari sektor pendidikan.

“Bagaimana pun, secara logika, 20 persen APBN pemerintah untuk pendidikan, lima persen untuk kesehatan. Jadi, masa sih tidak ada unicorn dari sektor itu,” ujar Rudiantara.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More