Sabtu 05 Oktober 2019, 12:45 WIB

Larangan Pakai Masker Picu Bentrokan dan Kereta tak Beroperasi

Melalusa Susthira K | Internasional
Larangan Pakai Masker Picu Bentrokan dan Kereta tak Beroperasi

AFP
Variasi cara demonstran Hong Kong menutup muka mereka agar tidak diketahui identitas mereka oleh aparat keamanan.

 

LARANGAN dari Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam bagi demonstran untuk mengenakan penutup wajah memicu bentrokan dan aksi kekerasan. Buntutnya, seluruh sistem kereta api massal Hong Kong ditangguhkan.

Penangguhan dimulai sejak Jumat (4/10) malam, yang menyebabkan para pengunjuk rasa maupun penduduk Hong Kong lainnya terlantar.

Pada Sabtu (5/10) pagi pun, layanan kereta tetap ditutup, termasuk jalur menuju ke bandara. Operator kereta api mengatakan akan memeriksa kerusakan stasiun terlebih dahulu sebelum memutuskan kembali membuka layanan operasionalnya.

Sebelumnya, protes seketika pecah ketika kerumunan besar pekerja kantoran Hong Kong memblokade jalan di jantung distrik komersial Hong Kong.

Demonstran kemudian merusak stasiun kereta bawah tanah, melakukan pembakaran di jalanan, dan menghancurkan jendela-jendela perusahaan pro-Tiongkok dalam bentrokan yang berlangsung sepanjang malam.

Polisi lantas menggunakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa yang telah mengambil alih jalan di beberapa lokasi.

"Pemerintah tidak mendengarkan kami. Jadi kami meningkatkan taktik (demonstrasi) kami," ujar seorang pengunjuk rasa yang berusia 32 tahun, Nathalie.

Sementara itu di Distrik Yuen Long, seorang petugas polisi melepaskan tembakan ketika ia dikepung dan diserang para  pengunjuk rasa di dalam mobilnya. Sebuah bom molotov meledak dan mengenai kakinya.

"Sekelompok besar perusuh menyerang seorang perwira polisi berpakaian preman di Distrik Yuen Long. Perwira polisi itu jatuh ke tanah dan dipukuli oleh kelompok itu. Menghadapi ancaman serius terhadap hidupnya, dia menembakkan satu tembakan untuk membela diri," terang polisi dalam sebuah pernyataan.

Seperti dilansir South China Morning Post mengutip sumber medis, seorang remaja laki-laki tertembak oleh peluru tajam di Yuen Long.

Tidak jelas apakah tembakan peluru tajam tersebut terkait dengan polisi berpakaian preman yang melepaskan tembakan sebelumnya.

Di sisi yang lain, Beijing justru menyebut bahwa pelarangan para demonstran tak menggunakan penutup muka itu sangat perlu diperlukan.

Pelarangan penggunaan penutup muka bagi demonstran diduga sebagai upaya pemerintah Hong Kong untuk mengetahui identitas para demonstran. 

"Kekacauan di Hong Kong saat ini tidak dapat berlanjut tanpa batas waktu. Momen penting telah datang untuk menghentikan kekerasan dengan sikap yang lebih jelas dan langkah-langkah yang lebih efektif," tukas juru bicara Kantor Urusan Pemerintah Hong Kong dan Makau pemerintah pusat Tiongkok, Yang Guang, dalam sebuah pernyataan.

Para kritikus menyebut langkah Lam merupakan langkah besar menuju otoritarianisme bagi Hong Kong, yang telah diperintah oleh Tiongkok di bawah kerangka 'satu negara, dua sistem' sejak pemerintahan kolonial Inggris berakhir pada 1997.

Sedangkan, aktivis demokrasi terkemuka Hong Kong Joshua Wong mengatakan pemberlakuan undang-undang tersebut menandai awal dari akhir Hong Kong.

Larangan itu muncul setelah bentrokan terjadi saat peringatan 70 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, Selasa (1/10) lalu.

Para pengunjuk rasa menggunakan masker wajah untuk menghindari identifikasi, dan masker respirator yang berfungsi untuk melindungi paparan dari gas air mata.

Kepala Eksekutif Carrie Lam mengatakan ia membuat aturan berdasarkan undang-undang darurat yang pernah berlaku saat era kolonial. Pemberlakuan tersebut merupakan untuk pertama kali diberlakukan sejak 50 tahun lalu terakhir.

Undang-undang darurat tersebut menyebutkan siapa pun yang mengenakan masker atau penutup wajah saat aksi unjuk rasa terancam hukuman hingga satu tahun penjara. (AFP/OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More