Sabtu 05 Oktober 2019, 10:52 WIB

Korban Tewas Capai 60 Orang, Ulama Irak Desak Pemerintah Mundur

Melalusa Susthira K | Internasional
Korban Tewas Capai 60 Orang, Ulama Irak Desak Pemerintah Mundur

AFP
Ulama Syiah terkemuka Irak, Moqtada al-Sadr

 

ULAMA Syiah terkemuka Irak, Moqtada al-Sadr, menuntut pemerintahan Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi mengundurkan diri. Ia akhirnya angkat suara ketika kekerasan dan jumlah kematian meningkat dalam aksi demonstrasi yang pecah di Baghdad hingga kota-kota lainnya di Irak.

"Untuk menghindari kematian lebih lanjut, pemerintah harus mengundurkan diri dan pemilihan awal harus diadakan di bawah pengawasan PBB", ujar al-Sadr dalam sebuah pernyataan, Jumat (4/10).

Al-Sadr mengatakan ia tidak bisa tinggal diam atas banyaknya darah rakyat Irak yang harus bercucuran dalam aksi unjuk rasa memprotes pengangguran dan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat Irak

Pada Jumat (4/10) malam, Komisi Hak Asasi Manusia Irak mengumumkan setidaknya 60 orang telah tewas dalam empat hari aksi unjuk rasa berdarah yang tumpah di seluruh wilayah Irak. Angka-angka terbaru termasuk 18 kematian yang terdaftar di satu rumah sakit di Baghdad. Namun, Komisi Hak Asasi Manusia Irak tidak memerinci lebih lanjut jumlah warga sipil atau pasukan keamanan yang tewas dari angka tersebut.

Dengan lebih dari 1.600 orang terluka, jumlah korban tewas diprediksikan masih akan terus bertambah. Pernyataan Sadr tersebut menambah tekanan baru pada Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi saat ia tengah berjuang untuk mengakhiri kerusuhan.

Sebelumnya, pemimpin spiritual Syiah Ayatollah Besar Ali Sistani dalam khotbahnya, mendesak pihak berwenang untuk memperhatikan tuntutan demonstran. Ia memperingatkan bahwa eskalasi protes dapat meningkat kecuali jika pemerintah segera mengambil langkah.

Dalam pidato pertamanya pascaprotes meletus sejak Selasa (1/10) lalu, Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi meminta para penganggur muda yang menjadi tumpuan dalam unjuk rasa untuk bersabar. Ia mengatakan pemerintahnya yang belum genap setahun membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengimplementasikan agenda reformasinya di sebuah negara yang dilanda korupsi dan pengangguran setelah beberapa dekade diterpa konflik.

baca juga: Trump Desak Tiongkok Menyelidiki Korupsi Biden

"Tidak ada solusi yang ajaib," ujar Abdul Mahdi pada Jumat (4/10).

Terlepas dari permintaannya tersebut, pemerintah Irak justru memberlakukan jam malam dan mematikan akses internet. Warga Irak pun lantas memadati Alun-alun Tahrir dan terlibat bentrok dengan polisi anti huru-hara pada Jumat (4/10). (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More