Jumat 04 Oktober 2019, 14:00 WIB

Intelijen Harus Bekerja Efektif

Intelijen Harus Bekerja Efektif

Dok Hadiekuntono's Institute
Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono

 

SALAH satu penyebab maraknya aksi unjuk rasa yang anarkis di Ibu Kota Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia belakangan ini adalah karena kurang efektif dan optimalnya kerja intelijen negara. Untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terulangnya gangguan keamanan terhadap negara dan pemerintah menjelang pelantikan Joko Widodo dan  KH Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 20 Oktober mendatang, intelijen diharapkan bekerja lebih efektif dan optimal.

Hal tersebut dikatakan pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono saat menjadi pembicara dalam Seminar Kebangsaan bertajuk 'Unjuk Rasa: NKRI Mau Dibawa ke Mana?' di Jakarta, Kamis (4/10).

"Kita punya intelijen Polri, intelijen Kejaksaan dan Badan Intelijen Negara (BIN).Tetapi ketiga lembaga intelijen ini jalan sendiri-sendiri tidak simultan Harusnya satu komando yang dipegang oleh BIN selaku koordinator. Intelijen harus berani menjadi inisiator menerjemahkan operasi-operasi yang harus dilakukan untuk mencegah berkembangnya gangguan keamanan akibat aksi unjuk rasa yang anarkis," papar Suhendra yang juga pendiri Hadiekuntono's Institute (Research, Intelligence, Spiritual) ini.

Ditegaskannya peran intelijen bagi presiden sangatlah vital karena presiden mengandalkan informasi dari intelijen untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan-keputusan penting setiap harinya. Bahkan intelijen adalah agen pembangunan serta mata dan telinga presiden.

 

Baca Juga:  Warga Pendatang Rindukan Wamena

 

"Laporan intelijen itu laporan pertama dan utama yang dibaca presiden di negara mana pun di seluruh dunia dan menjadi acuan mengambil keputusan. Karena itu informasi yang diberikan oleh intelijen harus benar dan akurat. Sebab presiden tidak boleh salah dalam mengambil keputusan," terangnya.

Suhendra juga berharap ke depan sarana dan prasarana kerja intelijen dapat ditingkatkan. Pasalnya, saat ini peralatan yang digunakan intelijen negara sudah tidak tepat sasaran. “Kami mendorong pemerintah melakukan reformasi tata kelola sistem intelijen,” cetusnya.

Menurut Suhendra, Indonesia memiliki sekolah yang menghasilkan lulusan dalam bidang intelijen. Namun, para lulusan tersebut tidak mampu melakukan koordinasi satu sama lai sehingga cenderung tidak terserap di lapangan.

Sistem intelijen negara, lanjut Suhendra, menjadi kekuatan pembangunan nasional. Jika sistem negara tidak berfungsi dengan baik, maka sangat berisiko bagi pertahanan dan keamanan negara. (RO/R-1)

 

 

 

 

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More