Jumat 04 Oktober 2019, 22:45 WIB

Pinjaman Daring Taklukkan Koperasi

AD/CS/FB/JS/N-3 | Nusantara
Pinjaman Daring Taklukkan Koperasi

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Walikota Tasikmalaya Budi Budiman (tengah) memberikan keterangan kepada pers.

 

RATUSAN koperasi di Kota Tasikmalaya kalah bersaing dengan pinjaman daring. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memutuskan untuk membina koperasi yang benar-benar beroperasi.

Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, mengatakan di era Orde Baru, koperasi berkembang pesat. Namun, kini keberadaan sebagian koperasi hanya sebagai kamuflase.

"Saya minta, daripada banyak yang tidak efektif, lebih baik koperasi yang sudah tidak aktif dihapus," kata Budi. Dia menambahkan, selama ini banyak koperasi di Tasikmalaya sudah tidak aktif dan tidak pernah melaporkan rapat anggota tahunan.

Dari 621 koperasi, 326 di antaranya dalam status tidak aktif karena mereka tidak pernah melakukan rapat anggota tahunan. "Pemerintah daerah akan lebih baik membina koperasi sedikit ketimbang banyak, tapi tidak efektif."

Sementara itu, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengakui koperasi sulit berkembang di tengah gempuran pasar bebas. Untuk itu, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menghidupkan ratusan koperasi yang sulit berkembang.

"Karena saat ini gempuran pasar bebas yang menyebabkan koperasi sulit berkembang. Kita akan sangat mendukung pembinaan dan aturan strategis dari pemerintah pusat tentang koperasi," kata Ketua Dekopinda, Warman, kepada Media Indonesia, kemarin.

Terpisah, Sekretaris Dinas Koperasi Flores Timur, Viktor Hurint, mengatakan lebih dari 90 koperasi di daerah itu saat ini belum memiliki nomor induk koperasi dan ditengarai banyak yang mulai mati suri.

"Banyak koperasi yang belum memilki syarat legalitas. Ada juga manajemen koperasi yang tidak sesuai, belum pernah menggelar rapat anggota tahunan (RAT) sehingga kami pun rutin memberikan bantuan melalui pembinaan dan pendampingan semaksimal mungkin guna membantu memenuhi segala dokumen persyaratan legalitas terkait nomor induk koperasi dan sertifikat," ujar Viktor.

Namun, menurut Viktor, banyaknya koperasi di daerah itu menunjukkan bahwa kehidupan berkoperasi di sana cukup berkembang. Hanya, sistem pengelolaan koperasi yang saat ini masih menjadi kendala. (AD/CS/FB/JS/N-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More