Jumat 04 Oktober 2019, 20:20 WIB

PDIP Sebut GBHN untuk Kesinambungan Pembangunan

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
PDIP Sebut GBHN untuk Kesinambungan Pembangunan

Antara/ ADITYA PRADANA PUTRA
masinton pasaribu

 

ANGGOTA MPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara besar harus memiliki haluan pembangunan yang terencana dan berkesinambungan. Maka itu, penting untuk memasukkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam amandemen terbatas UUD 1945.

"Seluruh pembangunan politik, hukum, pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, pangan, itu dirumuskan dalam suatu haluan negara, seperti GBHN, untuk diterapkan dalam jangka panjang. Jadi bangsa ini punya haluan jangka panjang yang terencana dan berkesinambungan," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (4/10).

Meskipun saat ini sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional, Masinton menyampaikan itu akan sangat tergantung dengan visi-misi Presiden terpilih. Padahal, menurut dia, sebagai sebuah bangsa harus mempunyai haluan negara. "Seluruh derap laju pembangunan, jangka pendek, menengah, panjang menuju arah tujuan kita berbangsa dan bernegara," tambahnya.

Jika GBHN dihidupkan nantinya, kata Masinton, Presiden tidak akan bertanggung jawab kepada MPR. Pasalnya, Presiden dipilih langsung oleh rakyat. "Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Mandatnya bukan dari MPR," ucapnya.

Adapun saat dimintai konfirmasi apakah benar ada deal antara PDIP dengan Gerindra terkait amandemen UUD 1945, Masinton hanya mengatakan bahwa dalam urusan kebangsaan dan kenegaraan, semua pihak memiliki pandangan yang sama. "Jadi semua komponen partai politik bersepakat untuk mendesain bangsa ini memiliki arah pembangunan. Semua bersepakat, semua punya kesadaran yang sama dalam memajukan bangsa ini," tandasnya. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Eks Staf Sekjen PDIP Penyuap Komisioner KPU Divonis Lebih Ringan

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Kamis 28 Mei 2020, 14:51 WIB
Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang memvonis terdakwa Saeful Bahri dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara serta denda...
DOK PMJ

PMJ Agendakan Gelar Perkara Terkait THR UNJ ke Kemendikbud

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 28 Mei 2020, 13:40 WIB
PMJ pun telah memanggil 16 saksi untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi THR dari oknum di UNJ ke...
DOK DPR RI

Karena Data Lemah, Perencanaan Keuangan Jadi Bias

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 28 Mei 2020, 13:00 WIB
APBN 2020 berubah jadi APBN-Perubahan 2020 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Kemudian APBN-P 2020 sempat diubah lagi strukturnya...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya