Jumat 04 Oktober 2019, 19:06 WIB

Gerindra: Wacana Amendemen UUD bukan Hasil Deal Mega-Prabowo

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Gerindra: Wacana Amendemen UUD bukan Hasil Deal Mega-Prabowo

MI/ Ramdani
Prabowo dan Megawati Soekarnoputri

 

PARTAI Gerindra menepis rumor yang menyebut rencana MPR mengamendemen UUD 1945 secara terbatas dan memasukkan GBHN merupakan hasil kesepakatan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

"Deal apa? Tidak ada deal-dealan soal amendemen terbatas UUD 1945. Tidak benar informasi ada deal seperti itu," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat (4/10).

Baca juga: Tokoh Nasional Beri Dukungan Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Menurut dia, amendemen UUD 1945 secara terbatas dengan memasukkan GBHN memang penting. Tujuan wacana itu diakuinya untuk memastikan pembangunan negara betul-betul terarah.

"GBHN itu penting karena arah pembangunan negara itu betul-betul tertuju, terarah untuk kepentingan rakyat. Bukan kepentingan partai, bukan golongan, bukan orang perorangan, atau kepentingan presiden. Jadi bukan kepentingan siapa pun pribadi termasuk presiden," kata dia.

Ia menambahkan, kendati presiden nantinya memerintah sesuai janji kampanye, tetap perlu dipastikan agar arahnya sesuai dengan ideologi Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan merah putih.

Apabila wacana itu direalisasikan, imbuhnya, presiden tentu tidak harus diposisikan sebagai mandataris MPR. Ia menegaskan, presiden tetap bekerja sesuai UUD 1945 dan UU yang berlaku di negeri ini.

"Karena arah pembangunan harus jelas. Dengan GBHN maka nanti ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. GBHN itu kan garis besar, tidak bicara teknis, tidak bicara detail, tidak bicara rinci, tidak yang kecil-kecil," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

DOK DPR RI

Sulit Hidup Berdamai dengan Korona

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 27 Mei 2020, 16:00 WIB
Dimyati mengatakan, invasi dan agresi virus Covid-19 ke seluruh dunia sangat berbahaya dan lebih jahat dari...
ilustrasi

Oknum Polisi Arogan di Bandung Dijatuhi Sanksi

👤Sri Utami 🕔Rabu 27 Mei 2020, 15:37 WIB
Polda Jawa Barat menjatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi kepada Bripka HI yang telah arogan saat ditegur untuk menggunakan masker di...
dok pribadi

Polisi Segera Gelar Perkara Kasus Said Didu

👤Sri Utami 🕔Rabu 27 Mei 2020, 15:17 WIB
Penyidik Bareskrim Polri akan meminta keterangan saksi ahli yang kemudian melakukan gelar perkara dalam kasus dugaan pencemaran nama Luhut...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya