Jumat 04 Oktober 2019, 16:52 WIB

Batasi Kendaraan Pribadi, Dishub Kaji Kapasitas Parkir di Jakarta

 Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Batasi Kendaraan Pribadi, Dishub Kaji Kapasitas Parkir di Jakarta

MI/PIUS ERLANGGA
Sebuah mobil melintas di area lahan parkir "Park and Ride" di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (9/9).

 

DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berencana melakukan kajian mengenai kapasitas parkir di seluruh Jakarta tahun depan.

Ke depan kapasitas parkir baik di dalam gedung dan luar badan jalan (off street) maupun yang berada di badan jalan (on street) akan dikumpulkan dalam satu pusat data dan dipantau melalui teknologi informasi.

Manajemen perparkiran, kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, sudah lama direncanakan. Hal ini ikut menjadi salah satu instrumen pembatasan kendaraan pribadi.

"Karena saat ini kalau kita mau menaikkan tarif parkir atau mau mengurangi jumlah kantong parkir kita juga tidak tahu persis sebetulnya kemampuan parkir di Jakarta ini berapa," kata Syafrin saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (4/10).

Syafrin lebih lanjut menjelaskan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan terhadap sektor parkir di Jakarta guna bisa berkontribusi dalam pengendalian penggunaan kendaraan pribadi.

Salah satu langkah itu ialah rencana penaikan tarif parkir off street. Penaikkan itu akan dituangkan melalui peraturan gubernur (pergub).

Dalam menaikkan tarif parkir, Syafrin mengatakan ada beberapa indikator yang juga berkaitan dengan sektor lain seperti lingkungan hidup.

"Seperti kita kan ingin agar kendaraan pribadi yang belum lolos uji emisi supaya tarif parkirnya dinaikkan. Ini juga berkaitan dengan itu," ungkapnya.

Baca juga: Anggaran Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp2,4 Miliar

Selain itu, pihaknya juga harus mengurangi kantong-kantong parkir di Jakarta untuk mempersulit para pengendara pribadi dalam memarkirkan kendaraannya di pusat kota.

"Tapi dalam pengurangannya kan tetap harus ada kajian, mana yang angkutan umumnya sekiranya sudah bagus, fasilitas pejalan kaki sudah bagus dan parkirnya sudah berlebih ya itu bisa dikurangi," ungkapnya.

Kebijakan pengendalian kendaraan pribadi melalui sektor parkir ini juga dihadirkan untuk mendukung kebijakan pembatasan kendaraan pribadi yang sudah ada yakni perluasan pembatasan lalin ganjil genap yang diresmikan pada 9 September lalu.

Ia pun menargetkan kajian ini bisa selesai di tahun depan agar pihaknya bisa segera merealisasikan kebijakan pendukung pembatasan lalin ini di Ibu Kota. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More