Jumat 04 Oktober 2019, 09:00 WIB

Politik Gagasan bukan Penghias Demokrasi

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Politik Gagasan bukan Penghias Demokrasi

MI/PIUS ERLANGGA
Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditnya (kiri) bersama pengamat politik Yunarto Wijaya (tengah), dan dosen Universitas Param

 

POLITIK gagasan bukan sekadar instalasi kemewahan dalam demokrasi. Berdirinya Republik Indonesia diawali melalui politik gagasan yang dibawa oleh para founding fathers, baik Soekarno, Tan Malaka, maupun Sutan Syahrir.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh politikus Partai NasDem Willy Aditya dalam seminar bertajuk Politik Gagasan di Era Post Ideologi yang berlangsung di Jakarta, kemarin.

Seminar tersebut merupakan rangkaian persiapan untuk memeriahkan Kongres Ke-2 Partai NasDem yang akan berlansung pada November mendatang.

"Politik gagasan itu tak sekadar instalasi kemewahan, bukan hanya gimik, melainkan merupakan keharusan dalam berdemokrasi," ujarnya.

Willy menilai esensi politik tidak hanya terus-menerus berbicara tentang kemenangan. Politik harus merealisasikan tujuan pembangunan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, NasDem hadir untuk memberikan keadilan dan kebahagiaan pada masyarakat.

"Sampai ke gedung dewan di Senayan yang harusnya membicarakan kebijakan, orang hanya bicara kemenangan. Hanya berpikir how to defend my position," ujarnya.

Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan, menambahkan fokus ke politik gagasan bisa ditempuh NasDem. Namun, beberapa tantangan harus dilewati. Misalnya, bagaimana menghadirkan partai di tengah masyarakat.

"Bukan soal ada atau tidak ada gagasan, melainkan membangun jembatan kepercayaan antara partai dan masyarakat. Saya setuju itu harus dimulai dari partai," ucapnya.

Dia melihat politik gagasan harus ditanamkan lebih komprehensif. Misalnya, bagaimana NasDem memulai analisis praktikal tentang gagasan selama tiga tahun ke depan. Di tahun keempat dan kelima, partai bisa melihat gagasan apa yang diterima masyarakat.

Hal tersebut, katanya, memunculkan pertanyaan lebih awal tentang model gagasan yang bakal diterima masyarakat. Artinya, dari sekarang NasDem perlu menginventarisasi gagasan-gagasan apa saja yang dibutuhkan konstituen.

Juga, bagaimana mengemas gagasan itu dalam rumusan yang lebih konkret. Misalnya, melalui kebijakan publik. Djayadi mencontohkan dari segi pendidikan, persentase buta huruf yang kecil, tetapi tingkat pendidikan masih rendah.

"Artinya, reformasi model pendidikan apa yang mau digagas partai NasDem ke depan. Jadi, kebijakan publik macam apa yang mau diadvokasi sehingga tingkat pendidikan kita bisa lebih baik."

 

Pangkas biaya politik

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengungkapkan poltik gagasan NasDem layak mendapat apresiasi karena dapat memangkas biaya politik yang tidak murah. "Melalui politik gagasan yang tak diterjemahkan secara intelektual, tapi diterjemahkan melalui rencana aksi," katanya.

Yunarto melanjutkan, NasDem punya modal kuat mengimplementasikan hal itu. Pasalnya, dalam Pilkada 2017, partai itu punya banyak perwakilan yang menjadi kepala daerah.

Menurut dia, perwakilan NasDem di daerah akan menjadi ujung tombak politik gagasan. Sudah banyak contoh yang berhasil. "Pertanyaannya, apakah bisa NasDem secara top down memaksa politik gagasan yang diyakini NasDem itu ke para kepala daerah?" (P-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More