Kamis 03 Oktober 2019, 23:40 WIB

Urbanisasi belum Dikelola dengan Baik

M Ilham Ramadhan | Ekonomi
Urbanisasi belum Dikelola dengan Baik

ANTARA
Kaum Urbanisasi

 

PENGELOLAAN urbanisasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Akibatnya, manfaat positif dari urbanisasi belum maksimal dirasakan Indonesia.

Global Director for Urban and Territorial Development, Disaster Risk Management and Resilience Bank Dunia, Sameh Wahba, mengatakan urbanisasi dapat membawa manfaat bagi suatu negara bila pengelolaan dilakukan dengan baik.

Urbanisasi yang terkelola dengan baik sejalan dengan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Suatu negara akan mendapatkan pendapatan yang tinggi apabila kotanya mampu bergeliat.

"Urbanisasi terasosiasi dengan 1% penurunan masyarakat miskin. Urbanisasi yang dikelola dengan baik akan memainkan peran penting dalam mengentaskan warga dari kemiskinan," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Bila laju urbanisasi tidak dapat dikelola dengan baik, yang ada justru timbulnya daerah kumuh, kemacetan, polusi, dan buruknya pelayanan publik.

Bank Dunia, kata Wahbe, belum melihat ada manfaat yang besar dirasakan Indonesia dari urbanisasi. Urbanisasi penduduk Indonesia setiap 1% hanya mampu menaikkan 1,4% PDB per kapita.

Angka itu lebih rendah daripada negara Asia Timur dan Pasifik lainnya yang mampu mendongkrak 2,7% PDB per kapita.

Menurutnya, bila Indonesia tidak segera melakukan pengelolaan urbanisasi yang baik, akan menambah beban kepada pemerintah daerah hingga pusat.

Bank Dunia merekomendasikan tiga prinsip kebijakan yang dapat digunakan Indonesia untuk mencegah dampak negatif dari urbanisasi yang seharusnya dapat menanggulangi kemiskinan itu.

Tiga prinsip kebijakan itu ialah augment, connect, and target (ACT). Augment berarti pemerintah harus menambah dan meningkatkan mutu layanan dasar serta infrastruktur untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan peluang setara, dan mengurangi ketimpang-an modal manusia.

Pada poin connect, pemerintah diminta untuk mampu meng-hubungkan orang dengan pekerjaan dan layanan dasar di dalam kota dengan kawasan perkotaan dan perdesaan sekitarnya dengan pasar internasional.

Adapun pada target, pemerintah harus mampu menarget tempat tinggal dan orang yang tertinggal dalam proses urbanisasi agar manfaat kemakmuran urbanisasi dapat dirasakan dan perkotaan yang layak huni harus menjadi pertimbangan utama.

Saat ini penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 151 juta jiwa atau setara 56% total penduduk Indonesia. Jumlah itu pada 2045 akan meningkat menjadi 220 juta jiwa.

 

Optimistis mengejar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sudah sejalan dengan rekomendasi Bank Dunia. Dirinya optimis urbanisasi di Indonesia berdampak ke PDB yang lebih besar. Salah satunya dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pemerintah juga akan mengembangkan teknologi digital dalam pengelolaan perencanaan perkotaan.

Dengan efisiensi tersebut, diharapkan mampu memberi dampak yang signifikan kepada masyarakat dan memengaruhi penerimaan negara. (E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More