Kamis 03 Oktober 2019, 13:22 WIB

Forum Rektor Indonesia Ajak Semua Pihak Jaga Kondusivitas

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Forum Rektor Indonesia Ajak Semua Pihak Jaga Kondusivitas

ANTARA/R Rekotomo
Ketua Forum Rektor Indonesia Yos Johan Utama

 

FORUM Rektor Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan yang dihadiri 25 rektor Perguruan Tinggi di Indonesia itu, mereka menyampaikan pernyataan tidak hanya untuk Presiden, tetapi juga untuk semua pihak agar menjaga kondusivitas di negeri ini.

"Forum rektor ingin memberikan peran sertanya. Kami memberikan satu pernyataan tidak hanya untuk Presiden, semuanya, ayolah jaga kondusivitas," kata Ketua Forum Rektor Indonesia Yos Johan Utama usai pertemuan kepada awak media, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10).

Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan pihaknya mengajak semua pihak menahan diri agar situasi yang kondusif bangsa ini tetap terjaga. Hal itu melihat situasi beberapa waktu belakangan ini saat masyarakat menolak sejumlah RUU berpolemik yang dibahas di DPR, utamanya RKUHP.

"Mari kita saling menahan diri, menahan diri untuk memberikan suasana kondusif dari bangsa ini. Berikutnya juga membuka ruang-ruang dialog, kemudian juga perlunya ada sosialisasi yang ditingkatkan beberapa RUU yang jadi polemik. Saya yakin sekarang sudah ada sosialisasi, tapi harusnya ditingkatkan lagi yang lebih masif," katanya.

Baca juga: Carry Over RUU jadi Pertaruhan Citra DPR Baru

Terkait RKUHP, disampaikannya, itu telah ditindaklanjuti beberapa rektor untuk mengadakan sosialisasi secara mandiri. Mereka mengundang para perancang KUHP untuk memberikan penjelasan yang komprehensif.

"Karena banyak sekali kejadian ada kekurangpahaman atau informasi yang minim, sehingga kita menempatkan mahasiswa itu setuju karena paham, tidak setuju karena paham, jangan setuju atau tidak setuju karena tidak paham," terangnya.

Hanya saja, ia enggan menanggapi lebih lanjut apakah mahasiswa yang demo beberapa waktu belakangan ini karena tidak paham.

"Itu saya tidak bisa cek satu per satu, tapi kami ingin memberikan sosialisasi, jangan mereka melihat dari sosmed, yang sudah dipotong-potong," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan bahwa demo tidak dilarang lantaran itu merupakan hak sebagai warga negara. Hanya saja, ia meminta kepada pihak kampus untuk mengajak dialog bersama dengan para mahasiswa.

"Apa yang didemokan, mari kita bicarakan di kampus. Kalau masalah UU kita jelaskan, mengapa UU ini digugat atau apa. Ada jalur dan pendekatan konstitusional. Kalau urusan RUU, mari kita bedah bersama, dengan para pakar yang ahli di bidangnya," tandasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More