Kamis 03 Oktober 2019, 09:35 WIB

Pindah ke Kalimantan tanpa Ribet

Rudi Agung | Nusantara
Pindah ke Kalimantan tanpa Ribet

MI/ADAM DWI
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro

 

SEMANGAT dan optimisme ditiupkan Bambang Brodjonegoro, siang kemarin. "Indonesia dapat mencontoh Brasil dan Pakistan yang berhasil memindahkan ibu kota negara dalam waktu kurang dari lima tahun," ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu, kemarin.

Bambang tidak sendiri. Ada empat sejawatnya yang juga meniupkan napas sama, saat mereka berbicara dalam dialog Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Baru NKRI. Acara yang digelar Perkumpulan Insan Pers selama dua hari, Selasa-Rabu (1-2 Oktober), di Balikpapan itu juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Lebih jauh, Bambang menyatakan kedua negara itu memindahkan ibu kotanya pada era 1960-an. Teryata membangun ibu kota baru dari nol hingga bisa beroperasi sebagai pusat pemerintahan bisa dilakukan selama lima tahun.

Brasil memindahkan ibu kota dari Rio De Janeiro ke Brasilia. Tanah di tempat baru ini relatif kosong, ada penduduk, tetapi minim kegiatan.

Pakistan memindahkan ibu kota negara dari Karachi ke Islamabad. Karachi yang berada di pinggir pantai dianggap sudah tidak terkendali karena juga menjadi kota dagang dan bisnis. Pada 1963, ibu kota dipindahkan hanya dalam kurun empat tahun.

"keberhasilan Brasil dan Pakistan seharusnya juga bisa dilakukan di Indonesia dalam periode waktu yang sama, atau bahkan lebih cepat. Ada dukungan teknologi yang lebih maju, kemampuan tenaga kerja yang lebih baik, serta dukungan infrastruktur yang lebih baik," tandasnya.

Pindah duluan

Menyokong rekannya, Menteri Basuki mengaku mendapat perintah khusus dari Presiden Joko Widodo untuk lebih dulu berkantor di Kalimantan Timur. "Kami harus menyiapkan infrastruktur dasar. Mulai drainase, jalanan, fasilitas, gas, dan listrik."

Untuk menyiapkan ibu kota baru, Basuki tidak mau sendiri. Kementerian yang dipimpinnya menggelar sayembara desain ibu kota. "Kami mengajak semua warga memberikan usulan tentang ibu kota."

Selain menggelar dialog, Menteri Sofyan Djalil dan Menteri Bambang juga melakukan peninjauan ke lokasi ibu kota di Penajam Paser Utara. Saat menginjakkan kaki di Pulau Balang, Sofyan memastikan pulau itu akan dimanfaatkan. "Lahannya milik negara sehingga pemerintah berhak mengatur pemanfaatannya."

Para pelaku usaha di Kalimantan Timur juga sudah membayangkan masa depan cerah di wilayahnya. "Bagi kami, ibu kota baru merupakan harapan besar bagi pelaku usaha. Terutama terkait soal kemudahan perizinan," ungkap Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Balikpapan Yaser Arafat.

Namun, ia mengingatkan masih banyak yang harus dibenahi di Kalimantan Timur. "Regulasi perizinan belum berpihak kepada investor. Arah pembangunan juga kerap berubah arah."

Ia mencontohkan soal Kawasan Industri Kariangau, yang sampai saat ini dinilai belum laik sebagai kawasan industri. "Banyak lahan kosong yang dibiarkan menganggur."

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Tutuk SH Cahyono, juga meminta pemerintah memperbaiki regulasi sehingga mendorong iklim investasi yang lebih baik. "Agar investor tidak hanya melirik pertambangan." (Ant/N-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More