Kamis 03 Oktober 2019, 08:20 WIB

KPU Siapkan RPKPU Pencalonan Kepala Daerah

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
KPU Siapkan RPKPU Pencalonan Kepala Daerah

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kiri) dan Evi Novida Ginting Manik (kanan).

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI segera mengajukan jadwal rapat konsultasi untuk pembahasan rancangan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, sebelum diajukan KPU selama satu minggu ke depan akan menuntaskan pembahasan draf rancangan dan membuat penyempurnaan berdasarkan hasil diskusi uji publik yang telah digelar.

"Berarti pada pleno 9 Oktober 2019, minggu depan sudah bisa menyelesaikan (rancangan PKPU), kita ajukan, kalau DPR yang baru terbentuk ini bisa cepat menjadwalkan, dalam dua minggu ke depan kita sudah bisa melakukan pembahasan dengan pemerintah dan DPR," katanya di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, dua rancangan yang bakal diajukan KPU, yaitu PKPU tentang pencalonan pemilihan gubernur, wali kota, atau bupati dan pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS. Dia menjelaskan, setelah seluruh proses bisa berlangsung sesuai rencana dan tidak ada lagi perdebatan terhadap rancangan itu, proses peraturan KPU pencalonan kepala daerah itu bisa disahkan pada akhir Oktober 2019.

"Dan kita bisa konsentrasi lagi untuk PKPU selanjutnya, yaitu pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi," ucapnya.   

Pada uji publik poin yang menjadi perhatian partai politik, masyarakat dan lembaga terkait lainnya, yakni pasal 4 tentang syarat pencalonan kepala daerah. Beberapa masukan di antaranya, untuk poin yang mengharuskan calon kepala daerah tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang meliputi, judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, dan berzina. Poin-poin itu menurut peserta uji publik bisa menjadi aturan yang akan menjadi kontroversi jika tidak disempurnakan. "Saran dan masukan akan kita gunakan untuk menyempurnakan sebelum kita ajukan jadwal rapat konsultasi kepada pemerintah dan DPR," ujarnya. (Cah/Ant/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More