Kamis 03 Oktober 2019, 06:10 WIB

Porsi Swasta Lebih Besar di Proyek Infrastruktur

M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Porsi Swasta Lebih Besar di Proyek Infrastruktur

ANTARA
Proyek Infrastruktur

 

DALAM lima tahun ke depan (2020-2024) In­donesia membutuhkan dana sebesar Rp6.455 tri­liun untuk membangun infrastruktur. Pemerintah tidak mung­kin memikul beban anggaran jumbo tersebut tanpa melibatkan pihak swasta.

“Dari investasi infrastruktur periode 2020-2024 sebesar Rp6.445 itu, sekitar 42% merupakan partisipasi swasta. Porsi pemerintah sebesar 37% dan BUMN sebesar 21%,” kata Direktur Transporta­si Kementerian Perencanaan Pem­bangunan Nasional/Bappenas, Ikhwan Hakim, di Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, lanjut Ikhwan, beban yang harus ditanggung pemerintah masih terbilang­ besar.
Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan terobosan untuk memenuhi kebutuhan pendana­an tersebut.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah fokus pada tiga sektor pembangunan infrastruktur, yakni infrastruktur dasar, interkonetivitas infrastruktur, dan infrastruktur kota.

“Di sektor perkotaan yang di­­utamakan ialah pembangunan transportasi massal di enam kota besar,” lanjut Ikhwan.

Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo, menyebutkan progres pengerjaan 223 proyek strategi nasional (PSN) dan 3 program tambahan telah mencapai 80,3%.

Capaian itu merupakan proyek yang telah masuk tahap konstruksi, sedangkan hingga September 2019, sebanyak 81 PSN yang telah diselesaikan.

“Secara kumulatif PSN ini sudah dimulai sejak 2016. Sampai September 2019 sudah 81 proyek selesai,” ujar Wahyu dalam seminar nasional bertema Infrastruktur menuju Indonesia maju 2024 di Jakarta, kemarin.

Menurut Wahyu, KPPIP menargetkan proyek yang selesai hingga akhir tahun mencapai 103. Tahun 2020, diproyeksikan 143 dari 223 proyek dituntaskan.

“Memang perlu keikutsertaan swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Pengadaan tanah juga menjadi kunci, selain pro­ses perizinan dan harmoni­sasi peraturan penyediaan infrastruktur. Yang paling penting ialah sinergi dan koordinasi,” sambung Wahyu.

 


Kebijakan pendukung

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan bahwa jumlah 223 PSN dan 3 program tambahan mempunyai nilai investasi Rp4.183 triliun.

Pemerintah menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp2.500 triliun yang diawasi KPPIP.

“Untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah perlu dukungan pembiayaan, terutama swasta sehingga pemerintah berencana membuat berbagai kebijakan fiskal, institusi, dan regulasi. Pembiayaan infrastruktur strategis mayoritas oleh swasta dan BUMN,” ungkap Darmin.

Dari sisi fiskal, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan pembiayaan dan penjaminan untuk menarik investor pada proyek yang kurang layak finansial, yaitu viability gap fund (VGF), availability payment, dan insentif pajak.

“Tax holiday yang dirumuskan belum lama juga sangat urgen untuk infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga mentransformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat lembaga percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan KPPIP,” kata Darmin.

Darmin menegaskan dampak pembangunan infrastruktur mu­­­lai terasa karena turut memperbaiki kinerja logistik yang membaik pada 2010-2018 dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. (Ant/X-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More