Rabu 02 Oktober 2019, 22:46 WIB

Ada Empat Capim MPR dari DPD

Ada Empat Capim MPR dari DPD

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Sidang paripurna DPD di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

 

RAPAT pleno DPD RI dengan agenda pemilihan pimpinan MPR RI periode 2019-2024 dari Kelompok DPD RI di Gedung Nusantara V Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu malam, memunculkan empat nama calon.

Keempat nama calon tersebut berasal dari empat sub-wilayah Indonesia, seperti aturan dalam Tata Tertib DPD RI Nomor 3 Tahun 2018. Mereka adalah Fadel Muhammad (sub-wilayah Indonesia Timur I), Yorries Raweyai (sub-wilayah Indonesia Timur II), serta Dedi Iskandar Batubara (sub-wilayah Indonesia Barat I) dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas (sub-wilayah Indonesia Barat II).

Pimpinan rapat pleno DPD RI, Intsiawati Ayus (Riau/Indonesia Barat I) dan Abraham Lianto (NTT/Indonesia Timur I), hingga pukul 21:00 WIB, masih terus menampung berbagai usulan melalui interupsi yang disampaikan anggota DPD RI.

Berbagai usulan dilontarkan anggota DPD RI, sebelum dilakukan pemilihan yang pada prinsipnya bagaimana jalan terbaik yang dapat ditempuh pada proses pemilihan. Berdasarkan amanah UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan Tata Tertib DPD RI, maka DPD RI mengusulkan satu nama anggotanya untuk menjadi pimpinan MPR RI periode 2019-2024.

Karena itu, dari empat nama calon, akan dipilih menjadi satu nama untuk diusulkan sebagai pimpinan MPR RI pada sidang paripurna pemilihan pimpinan MPR RI. Anggota DPD RI yang diusulkan, bersama sembilan nama lainnya dari sembilan fraksi di MPR RI, akan menjadi
pimpinan MPR RI periode 2019-2024.

Dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan MPR RI, yang dijadwalkan diselenggarakan, pada Kamis (3/10), sebanyak 10 nama tersebut akan dipilih salah satu di antaranya menjadi ketua MPR RI periode 2019-2024. Anggota MPR RI ada sebanyak 711 orang, terdiri dari 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More