Rabu 02 Oktober 2019, 21:36 WIB

Masterplan Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Matang

Selamat Saragih | Politik dan Hukum
Masterplan Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Matang

Istimewa
Guru Besar Fakultas Ekonomika, dan Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada (UGM), Prof Dr Mudrajad Kuncoro, memberi penjelasan.

 

SAAT ini terlalu berat beban Kota Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis di Indonesia. Banyak masalah yang harus diurai dan dicarikan solusinya, mulai dari kemacetan, tingkat polusi yang tinggi hingga jumlah penduduk. Apalagi, pada 2030 mendatang, Kota Jakarta diproyeksikan menjadi megapolitan yang melebihi Tokyo. 

"Maka itu keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota (negara) ke Kalimantan Timur sudah tepat," demikian dikatakan Guru Besar Fakultas Ekonomika, dan Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada (UGM), Prof Dr Mudrajad Kuncoro, saat menjadi pembicara dalam acara Focus Discussion Group (FGD) dengan tema 'Ibu Kota Baru Indonesia Maju' yang digelar Relawan Jokowi (ReJO) di Menara Batavia, Jakarta Rabu (2/10/2019).

Prof Dr Mudrajad Kuncoro mengatakan, konsep pembangunan ibu kota negara Indonesia baru akan berada di tengah kawasan hutan sehingga membuat ibu kota dalam suasana hijau dan asri.

"Bayangkan saja, di tengah-tengah hutan ada gedung-gedung bertingkat. Meskipun banyak gedung, namun kelestarian hutan dan ekosistem akan bisa tetap terjaga dengan baik," uja Prof Mudrajad. 

Apalagi, Mudrajad mengatakan, jika pembangunan gedung-gedungnya itu bisa melambangkan Bhineka Tunggal Ika. "Misalnya saja, gedung bisa dibangun seperti rumah adat Minang, Joglo, dan lainnya," tuturnya.

Ia menjelaskan, pemindahan ibu kota negara harus segera ditindak lanjuti dengan membuat masterplan dan grand design yang matang. "Saya mengusulkan grand design dan masterplan ibu kota (negara) nanti dapat menggunakan konsultan nasional atau lokal. Sebab, kita mempunyai banyak konsultan Indonesia yang berkompeten," pungkasnya.

Ketua Umum RèJO, HM. Darmizal MS, sebagai penggagas FGD, juga mengundang beberapa tokoh nasional menjadi narasumber yang dibuka secara resmi oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres Sidarto Danusubroto. 

Tokoh yang hadir antara lain Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2001-2005 sekaligus Watimpres periode 2005-2010, Prof Subur Budhisantoso, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Soeparno, dan owner Jababeka SD Darmono.

Pada pembukaan FGD, Sidarto Danusubroto, menjelaskan bahwa, keputusan pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah pengejawantahan dari pikiran pemimpin Indonesia terdahulu.

Rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta, kata Sidarto, sudah digemakan secara visioner oleh Presiden Soekarno, kemudian presiden Soeharto menggagas kawasan Jonggol sebagai alternatif.

"Namun belum sempat terlaksana berbagai kajian yang telah ada sebelumnya, oleh Presiden Jokowi disempurnakan kemudian ditetapkan sebagaimana yang telah disampaikan beliau beberapa waktu lalu," ujar Sidarto.

Ditambahkannya, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, diharapkan menjadi visi baru Indonesia, dengan konsep pembangunan yang holistik. "Tidak lagi seperti hanya terkonsentrasi dipulau Jawa saja".

Pada acara yang sama, mantan Menakertrans Erman Soeparno meyakini, dalam pemindahan ibu kota negara, pemerintah tentu sudah melakukan kajian mendalam dan berbagai pendekatan. 

"Saya yakin Presiden Jokowi dan pemerintah sudah melakukan berbagai pendekatan, seperti sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan lain-lain. Tinggal pendekatan politik yang perlu dikuatkan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua umum partai Demokrat 2001-2005 Prof Subur Budisantoso mengatakan, pro dan kontra dalam pemindahan Ibu Kota dalah hal yang wajar. 

"Pemindahan Ibu Kota banyak diartikan babat alas. Itu salah. Disana kita tidak babat alas sama sekali. Karena disana sudah ada pendukuk baik pendatang maupun asli," jelas Subur Budisantoso.

Dalam sambutan pembukaan FGD, Ketua Umum RèJO HM. Darmizal MS menjelaskan bahwa, hasil FGD bertema 'Ibu Kota Baru Indonesia Maju' adalah sesi pembuka dari beberapa FGD yang segera dilakukan.  "Setelah dirumuskan, akan diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan masukkan," kata Darmizal. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More