Rabu 02 Oktober 2019, 22:20 WIB

Singapura Mulai Berlakukan UU Antiberita Palsu

Singapura Mulai Berlakukan UU Antiberita Palsu

youtube
Singapura Mulai Berlakukan UU Antiberita Palsu

 

SINGAPURA akhirnya mulai memberlakukan undang-undang menyangkut pencegahan berita palsu, Rabu (2/10). Pemberlakuan UU Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Daring itu seolah mengabaikan kritik dari para raksasa teknologi dan aktivis yang menyebut UU tersebut sebagai upaya merepresi perbedaan pendapat.

UU itu memberikan wewenang penuh kepada pemerintah Singapura untuk memerintahkan situs media sosial mengeluarkan peringatan pada setiap unggahan atau konten yang dianggap salah atau menyesatkan oleh pihak berwenang. Bahkan dalam kasus-kasus yang lebih ekstrem dapat menghilangkan konten tersebut.

Facebook, Twitter, dan Google yang memiliki kantor pusat Asia di Singapura diberikan pengecualian sementara dari sejumlah ketentuan dalam undang-undang itu guna memberi waktu untuk beradaptasi.

UU ini juga mengatur penuntutan individu, yang dapat menghadapi denda hingga S$50.000 dan atau hingga lima tahun penjara. Jika informasi palsu diunggah dengan menggunakan akun yang tidak autentik atau dikendalikan oleh bot, total potensi denda naik menjadi S$100.000 dan atau hingga 10 tahun penjara.

Perusahaan yang dinyatakan bersalah menyebarkan berita palsu dapat menghadapi denda hingga S$1 juta.

Pihak berwenang Singapura yang telah lama dikritik karena dinilai membatasi kebebasan sipil, berkeras langkah-langkah itu diperlukan guna menghentikan peredaran berita palsu yang dapat menebarkan perpecahan di tengah masyarakat.

UU itu memicu kemarahan kelompok-kelompok hak asasi manusia, yang khawatir berpotensi mematikan diskusi-diskusi daring, perusahaan teknologi, dan organisasi media.

Seorang aktivis dan jurnalis pemimpin redaksi media independen New Naratif, Kirsten Han, mengatakan UU itu sangat mengkhawatirkan. "Ini merupakan undang-undang yang sangat luas sehingga sulit untuk memprediksi bagaimana penerapannya. Apa yang menjadi perhatian langsung ialah chilling effect-nya dan praktik penyensoran diri yang semakin terinternalisasi." ujarnya.

Google mengaku khawatir undang-undang itu mencederai inovasi dan pertumbuhan ekosistem informasi digital. (AFP/Uca/I-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More