Rabu 02 Oktober 2019, 20:16 WIB

KPK Tetapkan Dirut PT Inti Tersangka Kasus Suap BUMN

 Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Tetapkan Dirut PT Inti Tersangka Kasus Suap BUMN

DOK MI/ROMMY PUJIANTO
Juru Bicara KPK Febri Diansyah

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus suap antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo. 

Tersangka baru itu ialah Direktur Utama PT Inti (Industri Telekomunikasi Indonesia) Darman Mappangara.

"KPK mencermati fakta-fakta yang berkembang dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain. Setelah menemukan bukti pemulaan yang cukup, KPK melakukan penyidikan baru dengan tersangka DMP (Darman Mappangara)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10) malam.

Dalam perkara itu, komisi antirasuah sebelumnya telah menetapkan dua tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam dan staf PT Inti Taswin Nur.

KPK menduga tersangka Darman selaku Direktur Utama PT Inti bersama-sama dengan Taswin memberi suap kepada Andra untuk mengawal agar proyek BHS yang dikerjakan perusahaan plat merah tersebut.

Febri mengatakan KPK mengidentifikasi komunikasi antara tersangka Darman dan Andra terkait dengan pengawalan proyek tersebut. Darman juga memerintahkan Taswin untuk memberikan uang yang diduga sebagai suap kepada Andra.

"Terdapat beberapa aturan yang diberlakukan tersangka yaitu uang yang diberikan dalam bentuk tunai jika dalam jumlah besar maka uang ditukarkan dengan US$ (dolar Amerika) atau SGD (dolar Singapura) menggunakan kode 'buku' atau 'dokumen'," imbuh Febri.

Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan I Nyoman Dhamantra

Dalam perkara itu, Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam, diduga menerima suap sebesar 96.700 dolar Singapura dari Taswin. KPK menduga suap diberikan agar Angkasa Pura menunjuk langsung PT Inti sebagai perusahaan yang akan mengerjakan baggage handling system enam bandara yang dikelola Angkasa Pura II.

Meski awalnya Angkasa Pura ingin menggunakan sistem tender dalam pengadaan pekerjaan tersebut, Andra disinyalir mengarahkan agar pekerjaan tersebut menggunakan proses penunjukan langsung kepada PT Inti.

Pasal yang disangkakan kepada tersangka Darman ialah Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More