Rabu 02 Oktober 2019, 18:12 WIB

KPK Perpanjang Penahanan I Nyoman Dhamantra

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
KPK Perpanjang Penahanan I Nyoman Dhamantra

Antara/ Aprillio Akbar
I Nyoman Dhamantra

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka dugaan suap pengurusan kuota dan izin impor bawang putih, I Nyoman Dhamantra. Penahanan mantan politikus PDI Perjuangan yang sebelumnya menjabat anggota DPR itu diperpanjang sehubungan dengan proses penyidikan yang dilakukan KPK.

"Penahanan tersangka IYD (I Nyoman Dhamantra) diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak 7 Oktober hingga 5 November 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (2/10).

Secara bersamaan, komisi antirasywah juga memperpanjang penahanan dua tersangka lain dalam kasus yang sama yakni oramg kepercayaan Dhamantra, Mirawati Basri dan pihak swasta Elviyanto. Masa penahahan mereka juga berlaku hingga 5 November 2019.

Dalam perkara itu, total enam orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah Dhamantra, Mirawati, Elviyanto, serta tiga pihak swasta yang diduga memberi suap yakni Chandry Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar. Sebelumnya, KPK menetapkan masa penahanan keenam tersangka berlaku hingga 6 Oktober 2019.

Dalam perkara itu, Dhamantra diduga meminta fee Rp3,6 miliar untuk membantu Chandry dan Doddy mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementrian Perdagangan (Kemendag).

Chandry sebagai pemilik PT Cahaya Sakti Agro diduga menyuap Dhamantra demi mendapat jatah kouta impor bawang putih sebanyak 20 ribu ton. Chandry dan Doddy diduga bertemu dengan orang kepercayaan Dhamantra, Mirawati serta swasta Elviyanto guna memuluskan urusan impor tersebut.

Dalam pertemuan itu, disepakati Dhamantra akan mendapat komitmen fee Rp1.700-Rp1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor. KPK menyebutkan Dhamantra baru menerima uang Rp2 miliar dari kesepakatan itu. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More