Rabu 02 Oktober 2019, 18:30 WIB

Jadi Runner-up, Golkar Klaim Layak Pimpin MPR

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Jadi Runner-up, Golkar Klaim Layak Pimpin MPR

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
Suasana jalannya Sidang Paripurna MPR ke-2 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10)

 

PARTAI Golkar menyatakan layak untuk menempatkan kadernya sebagai ketua MPR. Apalagi mereka merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak nomor urut 2 pada Pemilu Legislatif 2019 lalu,

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi MPR Golkar Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).

"Iya partai posisi perolehan suara terbanyak nomor urut 2 memiliki daya tawar untuk mengisi ketua MPR," ujar Zainudin.

Baca juga: Pimpinan MPR Jangan Jadi Bancakan

Golkar mengajukan mantan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua MPR periode 2019-2024. Pengalaman Bamsoet memimpin DPR menjadi nilai tambah untuk mengetaui MPR selama 5 tahun ke depan.

"Beliau sudah selesai menyelesaikan tugas itu dan kita harap juga mampu memimpin MPR apalagi MPR wakilnya 9 orang. Tidak begitu susah buat Pak Bamsoet," tambahnya.

Zainudin melanjutkan, Golkar terus melakukan komunikasi politik kepada fraksi-fraksi lain di MPR. Saat ini sudah ada 2 partai yang menyatakan mendukung langkah Golkar yakni NasDem dan PPP.

"Komunikasi dengan fraksi-fraksi lain juga bagus. Nanti kita lihat seperti apa. Lagipula pengalaman Bamsoet memimpin DPR layak untuk dipertinbangkan," ujarnya.

Kendati demikin, Zainudin melanjutkan bahwa setiap fraksi memiliki pandangan dan pertimbangan sendiri dan mereka tidak bisa melakukan intervensi.

"Kita hanya menyampaikan bahwa kami punya calon namanya Bamsoet, mantan ketua DPR. Silahkan dipertimbangkan fraksi-fraksi. Dari komunikasi itu sudah kita komunikasikan. Kita berharap ini musyawarah mufakat. Kalau komunikasi bagus saya yakin bisa musyawarah mufakat," paparnya. (Uta/A-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More