Rabu 02 Oktober 2019, 18:05 WIB

Jurus Baru Pemerintah Dapatkan Dana

M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Jurus Baru Pemerintah Dapatkan Dana

MI/Bary Fathahilah
Pemerintah Kota Depok akan kehilangan aset lantaran kepemilikan dan pengelolaan Terminal Bus Tipe A Jati Jajar akan diambil alih Kemenhub.

 

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan akan mengeluarkan peraturan baru soal pengelolaan aset negara.

Peraturan itu yakni Limited Consesnsion Scheme (LCS), yakni aturan yang mengizinkan investor untuk mengelola aset negara. Namun status kepemilikan aset tersebut tetap milik pemerintah.

Peraturan itu bertujuan untuk mendapatkan dana tambahan dalam pembangunan infrastruktur. Darmin menyebutkan, aturan baru itu akan segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

"Saya tahu sekarang Perpersnya sudah siap ditandatangani," ujarnya dalam seminar nasional bertajuk 'Infrastruktur Menuju Indonesia Maju 2024' di Jakarta, Rabu (2/10).

LCS diakui telah diterapkan oleh India dan Turki. Kedua negara itu membiarkan investor mengelola aset negara yang telah rampung dibangun dan menghasilkan dana namun tidak menghilangkan kepemilikan pemerintah pada aset tersebut.

Baca juga: Pemerintah Segera Buru Aset Haram WNI di Swiss

Darmin menjelaskan, konsep LCS ini menitikberatkan pada aset atau infrastruktur milik negara yang telah selesai dan siap dioperasikan. Aset atau infrastruktur itu juga harus menonjol dan memiliki nilai jual guna menarik perhatian investor.

"Jadi (kita) sudah punya infrastruktur yang beroperasi, jangan didiamkan, tapi cari dana dari situ, sehingga anda bisa membangun lagi yang lain. Tapi anda tidak kehilangan kepemilikan dari infrastruktur itu," ujar Darmin.

LCS ini lanjut dia, hanya memberikan konsensi kepada investor yang memiliki keahlian tertentu atau seirama dengan infrastruktur yang akan dikelola. Dalam konteks ini, investor bertugas untuk mengembangkan aset itu.

"Nanti dibuat kesepakatan dan hitung-hitungan. Dia kasih uang berapa ke pemerintah, kemudian dia harus ada tanda pelayanan, seperti pelabuhan misalnya" imbuh Darmin.

"Tapi yang diukur adalah pelayanannya harus bagus dan itu bisa dituangkan. Sehingga kewajiban termasuk menyetor akron (dana) di awal. Dan uang itulah yang sebenarnya bisa dipakai untuk mengembangkan pelabuhan yang lain. Cuma biasanya konsesinya ini bukan lima enam tahun, bisa beberapa belas tahun, agak panjang memang. Kalau tidak, ya gak mau dia (investor) keluar uang banyak," sambung Darmin.

Darmin mengaku, pemerintah telah meracik formulasi yang tepat terkait LCS ini selama dua tahun lebih. Sebab tujuan utama dari dibuatnya LCS ini ialah untuk mempermudah pemerintah membiayai pembangunan infrastuktur.

Namun, Darmin maklum nantinya peraturan ini akan memercik keriuhan di masyarakat. "Kita tahu masyarakat kita sensitif sekali kalau mengutak-atik kepemilikan yang melibatkan swasta," ujarnya. (Mir/A-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More