Rabu 02 Oktober 2019, 13:48 WIB

Komisi Yudisial Dalami Pelanggaran Etik Hakim Syamsul

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Komisi Yudisial Dalami Pelanggaran Etik Hakim Syamsul

Foto/Wikipedia
Hakim Agung Syamsul Rakan Chaniago

 
KOMISI Yudisial mendalami kasus pelanggaran etik hakim ad hoc tindak pidana korupsi Syamsul Rakan Chaniago terkait dengan penanganan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hal itu menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan hakim Syamsul Rakan Chaniago melanggar kode etik dan perilaku hakim terkait penanganan perkara kasasi bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung selaku terdakwa kasus BLBI.

"Hal itu sedang kami dalami. Yang sekarang terbukti di MA, yang bersangkutan diakui bertemu dengan pihak berperkara," kata Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, di Jakarta, Rabu (2/10).

Jaja menuturkan sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil juga telah melaporkan dua hakim yang menangani kasasi kasus BLBI termasuk Syamsul. Keduanya dilaporkan ke Komisi Yudisial setelah menjatuhkan vonis bebas kepada Syafruddin.

Jaja mengatakan Komisi Yudisial juga telah menerbitkan rekomendasi sanksi terhadap hakim Syamsul perihal namanya di kantor lawfirm walau yang bersangkutan sudah menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor MA.

"Untuk soal nama kantor hukum sebenarnya kami telah merekomendasikan sanksi kepada yang bersangkutan. Namun, kalau sudah diberi sanksi oleh MA tidak bisa diberikan sanksi dua kali," ucapnya.

Sebelumnya, MA menyatakan hakim Syamsul terbukti melakukan pelanggaran etik karena berkomunikasi dan bertemu dengan salah satu pengacara Syafruddin, yakni Ahmad Yani. Di sisi lain, Ahmad Yani membantah pertemuan tersebut.

MA menjatuhkan sanksi etik kepada Syamsul. Dia dikenai sanksi sedang berupa status sebagai hakim nonpalu selama 6 bulan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No 02/PB/MA/IX/2012 - 02/BP/P-KY/09/2012.

Pada 9 Juli 2019, majelis kasasi yang terdiri atas hakim Salman Luthan selaku ketua dengan anggota hakim Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Asikin memutuskan Syafruddin tidak melakukan tindak pidana sehingga harus dikeluarkan dari tahanan. (OL-09)

(Dhk)

Baca Juga

Ilustrasi

Komnas HAM: Perpres Terorisme Tak Boleh Lampaui UU

👤Faustinus Nua 🕔Senin 25 Mei 2020, 19:33 WIB
"Perpres-kan turunan dari UU. Isinya tidak boleh melampaui UU yang memerintahkan adanya Perpres itu. Pelibatan militer harus dalam...
Antara/Andreas Fitri Atmoko

Langgar Aturan Asimilasi, 135 Napi Kembali Masuk Bui

👤Insi Nantika jelita 🕔Senin 25 Mei 2020, 18:28 WIB
"Total ada 135 narapidana asimilasi yang tertangkap kembali setelah mendapatkan kebijakan Kemenkumham akibat adanya...
Akun Facebook Ananda Naris

Soal Bendera Tiongkok Berkibar di Maluku Utara: False Context

👤Henri Siagian 🕔Senin 25 Mei 2020, 16:31 WIB
False context adalah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya