Rabu 02 Oktober 2019, 05:20 WIB

Mantan Gubernur NTT Disebut Terima Komisi

Palce Amalo | Nusantara
Mantan Gubernur NTT Disebut Terima Komisi

MI/Palce Amalo
Mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya

 

NAMA mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, disebut dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung NTT Fair 2018 senilai Rp29 miliar. Nilai anggaran proyek yang dikorupsi diduga sekitar Rp6 miliar.

Sidang perdana tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Kupang, kemarin, dengan menghadirkan tiga dari enam terdakwa. Pertama, Linda Liudianto selaku kuasa direktur PT Cipta Eka Puri yang membangun Gedung NTT Fair.

Dua terdakwa lainnya ialah Barter Yusuf sebagai konsultan yang ditunjuk PT Dasakom dan pelaksana lapangan PT Dasakom, Fery Jons Pandie.

Adapun tiga terdakwa lainnya yang belum dihadirkan di persidangan ialah Dona Tho (pejabat pembuat komitmen (PPK)), mantan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman NTT, Yulia Afra, serta Direktur PT Cipta Eka Puri, Hadmen Puri.

Pada persidangan, dakwaan setebal 96 halaman dibacakan secara bergantian oleh jaksa Benfrid Foeh dan Hendrik Tip. Dalam dakwaan disebutkan, Frans menerima uang sebanyak dua kali yang berasal dari anggaran proyek pembangunan Gedung NTT Fair.

Uang diserahkan Yulia kepada staf honor di dinas tersebut bernama Thobias Adrianus­ Frans Lanoe. Thobias kemudian memberikan uang sekitar Rp600 juta itu kepada Aprianus Aryantho Rondak untuk diserahkan kepada Frans.

“Menurut saksi Aprianus, uang diserahkan dalam amplop yang dimasukkan ke dalam sebuah map kepada saksi Frans,” kata  Benfrid saat membacakan dakwaan.

Selain mantan gubernur,  Sekda NTT Benediktus Polo Maing juga disebut menerima komisi sebesar Rp125 juta. Namun, Benediktus disebutkan hanya menerima Rp100 juta dan sisanya Rp25 juta dikembalikan ke Yulia.


Pemeriksaan maraton

Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan swasta. Sebanyak 23 orang akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan Bupati nonaktif HM Tamzil.

KPK berencana melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 23 saksi tersebut di Kantor Polres Kudus hingga Kamis (3/10).

Berdasarkan pemantauan Media Indonesia, kemarin,  pemeriksaan tersebut hampir bersamaan dengan ditolaknya gugatan praperadilan Tamzil oleh hakim tunggal Sudjarwanto di PN Jakarta Selatan.

Di Sampang, Jawa Timur, petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang menahan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) nonaktif, Jufri Riyadi, karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek ruang kelas baru di SMP Negeri 2 Ketapang.

Selain itu, Jufri juga diduga terlibat dalam kasus penarikan­ komisi proyek  yang sama di SD Negeri Banyuanyar­ 2. Sebelum ditahan, pria yang dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka itu sempat diperiksa di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari, kemudian dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sampang menggunakan mobil dinas Kejaksaan.

Kepala Seksi Pidsus, Edi Sutomo, mengatakan penahanan dilakukan untuk memudahkan proses hukum selanjutnya.

“Penahanan kami lakukan dengan alasan kuat demi hukum dan tidak ada unsur lainnya,” katanya.
Edi menjelaskan, Jufri bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi proyek di SMP Negeri 2 Ketapang yang menyebabkan bangunan yang baru dibangun ambruk sebelum digunakan. (AS/MG/N-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More