Selasa 01 Oktober 2019, 18:14 WIB

Puan Emoh Lanjutkan RUU Kontroversial

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Puan Emoh Lanjutkan RUU Kontroversial

ANTARA/GALIH PRADIPTA
Kandidat Ketua DPR-RI periode 2019-2024 Puan Maharani (kanan) emoh melanjutkan pembahasan RUU Kontroversial

 

CALON Ketua DPR RI periode 2019-2024 asal PDIP Puan Maharani enggan melanjutkan Rancangan Undang-undang (RUU) warisan periode sebelumnya yang kontroversial. 

Dengan begitu empat RUU yang sempat menuai penolakan masyarakat belum tentu menjadi UU. Keempat RUU yang disebut kontroversial yakni, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan (PAS).

"Tentu kami tidak memaksakan untuk kami selesaikan kalau memang hal itu (RUU warisan DPR periode 2014-2019) masih kontroversial," terangnya saat memberikan keterangan resmi di ruang Fraksi PDIP, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10).

Menurut dia, fokus kerja DPR ke depan akan mengevaluasi RUU yang belum rampung atau masih terganjal menjadi UU. Hal itu pun akan melibatkan masyarakat dan ahli supaya UU yang lahir dapat diterima semua pihak.

Itu termasuk RUU yang saat ini ditentang sebagian masyarakat yakni tentang RKUHP, Pemasyarakatan, Migas dan Pertanian. 

Baca juga: Puan Pilih Kualitas Ketimbang Kuantitas Legislasi

"Penundaan pengesahan RUU menjadi UU yang kontroversi kemarin tentu saja akan kita evaluasi kembali kemudian melibatkan masukkan masyarakat tentu saja ahli-ahli juga dan tokoh-tokoh. Kemudian yang pasti penundaan ini akan kita cek dulu sampai berpa lama waktu yang kita tunda," katanya.

PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019 telah mengusulkan Puan sebagai Ketua DPR RI 2019-2024. Cucu Bung Karno ini akan menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi DPR-1 dan menjadi dapat menginspirasi kaum hawa.

Untuk diketahui, pelantikan Ketua DPR 2019-2024 baru akan digelar lewat sidang paripurna pada pukul 19.00 Wib malam ini. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More