Selasa 01 Oktober 2019, 10:53 WIB

Kemendagri Terus Monitor Penyelesaian NPHD Pilkada 2020

Nur Aivani | Politik dan Hukum
Kemendagri Terus Monitor Penyelesaian NPHD Pilkada 2020

ANTARA/Irfan Anshori
Warga menunjukkan lembar surat suara saat pemilihan suara ulang (PSU) Pilgub Jatim di TPS 08 Kepanjenlor, Kota Blitar, Jawa Timur.

 

KEMENTERIAN Dalam Negeri terus memonitor pembahasan dan penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020 antara penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu dengan pemerintah daerah.

Hari ini, Selasa (1/10), adalah batas waktu penandatanganan NPHD di 270 daerah yang akan menggelar Pilkada 2020.

"Hari ini akan kami lihat perkembangannya. Kami akan evaluasi, memonitor ke daerah seperti apa di 270 daerah, provinsi mana saja yang mungkin masih terkendala," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10).

Ia mendapat informasi bahwa hari ini ada provinsi yang akan melakukan penandatanganan NPHD secara serentak.

"Contoh Bali, semua kabupaten/kota difasilitasi oleh gubernur untuk penandatanganan NPHD serentak semua kabupaten/kota pagi ini," ungkapnya.

Baca juga: Mendagri Harap NPHD Pilkada 2020 Rampung Besok

Syarifuddin pun berharap langkah tersebut diikuti daerah-daerah lainnya.

Dalam gelaran Pilkada-Pilkada sebelumnya pun, kata dia, pihaknya selalu mendorong para gubernur untuk memfasilitasi penandatanganan NPHD Pilkada 2020.

"Kalau sampai hari ini belum tanda tangan, pasti akan ada kebijakan dari Kemendagri meminta para gubernur untuk fasilitasi," jelasnya.

Berdasarkan data Bawaslu per 30 September 2019, Bawaslu daerah yang telah menandatangani NPHD yaitu 36 daerah. Sementara itu, yang masih dalam proses pembahasan sebanyak 225 daerah dan ada sembilan daerah yang belum ada pembahasan.

Sementara itu, berdasarkan data KPU per 30 September 2019, tercatat baru 61 daerah yang telah menandatangani NPHD antara KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan pemda masing-masing. 124 daerah lainnya direncakan akan menandatangani NPHD hari ini.

"Beberapa daerah mengalami kendala untuk memenuhi tenggat waktu 1 Oktober karena kepala daerahnya hadir dalam pelantikan anggota DPR/DPD/MPR besok (1/10). Untuk daerah-daerah seperti ini kami memberi kelonggaran bagi KPU setempat mengundurkan jadwal penandatanganan NPHD, hingga menunggu kehadiran kepala daerah dalam beberapa hari ke depan," terang Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Senin (30/9).

Sementara itu, kata Pramono, untuk beberapa daerah lainnya masih dilakukan proses pembicaraan antara KPU dengan pemda setempat.

"Kami berharap proses pembicaraan tersebut tidak memakan waktu terlalu lama, sehingga mengganggu persiapan tahapan Pilkada 2020," tandasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More