Selasa 01 Oktober 2019, 08:27 WIB

Sjamsul dan Itjih Nursalim Jadi DPO Kasus BLBI

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Sjamsul dan Itjih Nursalim Jadi DPO Kasus BLBI

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Juru bicara KPK Febri Diansyah

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memasukan tersangka kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Komisi antirasuah itu telah meminta bantuan Polri untuk melacak keberadaan dua orang tersebut.

"Dua nama tersangka SJN (Sjamsul) dan ITN (Itjih) masuk dalam DPO. KPK telah mengirimkan surat pada Kabareskrim Polri perihal DPO tersebut dan meminta bantuan Polri untuk melakukan pencarian," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (30/9) malam.

Febri menambahkan KPK berkoordinasi dengan Polri dan instansi terkait lainnya dalam mengusut kasus korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia itu.

Sebelumnya, KPK telah melakukan penyidikan dan menetapkan Sjamsul dan Itjih sebagai tersangka pada 10 Juni 2019.

Baca juga: Diapresiasi, Uji Materi UU KPK oleh Mahasiswa

Setelah penetapan tersangka, imbuh Febri, KPK memanggil keduanya sebagai tersangka sebanyak dua kali untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Juni dan Juli lalu. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan.

"Surat panggilan telah dikirimkan ke lima alamat tersangka yakni di Indonesia dan Singapura. KPK juga meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia mengumumkannya di papan pengumuman kantor KBRI Singapura. KPK juga meminta bantuan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura," ujar Febri.

Pasangan suami istri itu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

KPK menduga Sjamsul kongkalikong dengan mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung dalam skandal tersebut. Kerugian keuangan negara akibat kasus itu ditaksir mencapai Rp4,58 triliun.

Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-2)

Baca Juga

Gugus Tugas Covid-19/NRC/L-1

Daerah Bersiap Hadapi New Normal

👤Bayu Anggoro 🕔Jumat 29 Mei 2020, 06:51 WIB
Pemda akan bekerja sama dengan TNI/Polri untuk menjaga kedisiplinan masyarakat. Mereka menjadi pengawas di tempat kerumunan...
MI/Panca Syurkani

Komentari Roy Suryo, Darwis Triadi: Ngaku Pakar, Karya Enggak Ada

👤Henri Siagian 🕔Jumat 29 Mei 2020, 05:15 WIB
Menurut Darwus, keahlian yang dimiliki setiap orang bisa digunakan untuk kebaikan...
MI/Rommy Pujianto

Kasasi Perkara Bupati Cianjur Nonaktif Ditolak MA

👤Antara 🕔Kamis 28 Mei 2020, 23:47 WIB
Permohonan kasasi diajukan pada 23 Maret 2020 itu diputus oleh Hakim Agung Agus Yunianto, Leopold Luhut Hutagalung serta Surya Jaya pada 20...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya