Selasa 01 Oktober 2019, 09:10 WIB

DPD Fokus Evaluasi Perda Bermasalah

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
DPD Fokus Evaluasi Perda Bermasalah

MI/RAMDANI
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang

 

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2019-2024 diharapkan terus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan pembangunan daerah. Salah satunya ialah terlibat aktif dalam mengevaluasi berbagai peraturan daerah (perda) yang tidak efektif dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan pembangunan dan mengurangi ketimpangan di daerah.

"Evaluasi perda-perda ini juga menjadi salah satu fokus DPD ke depan," kata Ketua DPD periode 2014-2019, Oesman Sapta Odang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama dalam menyerap aspirasi daerah. Ke depan, seluruh anggota DPD akan fokus bekerja di daerah. Artinya, anggota DPD harus lebih lama tinggal dan bekerja di daerah. "Prinsipnya, mata dan telinga anggota DPD harus benar-benar diarahkan untuk daerah," tuturnya.

Wakil Ketua DPD Darmayanti Lubis, menambahkan, DPD harus dapat mengakomodasi aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan daerah. Hal itu penting guna mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.

"Banyak persoalan di daerah yang dapat diserap menjadi aspirasi yang akan diperjuangkan melalui DPD. Inilah sesungguhnya kerja politik DPD ke depan," ucapnya.

Sekretaris Jenderal DPD, Reydonnyzar Moenek, menjelaskan, pihaknya siap memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada anggota DPD yang baru. "Terpenting, bagaimana membangun transparansi dan akuntabilitas, serta efisien dalam pengelolaan anggaran negara," kata Donny sapaan akrab Reydonnyzar.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai DPD periode mendatang perlu dipimpin sosok negarawan untuk mengembalikan muruah lembaga.

Menurut dia, selama ini DPD seolah-olah tidak menonjol dalam kinerja, tapi kerap tampak ricuh saat bersidang. Hal itu memunculkan persepsi publik yang negatif terhadap lembaga itu. "DPD ke depan harus kompak, jangan terbelah seperti sebelumnya dan terlihat seperti berebut kekuasaan. Tugas DPD menjadi representasi kepentingan daerah dan harus merajut kebersamaan. Karena itu, pimpinan DPD yang baru harus bisa mempersatukan," ucap Adi.

Figur pemimpin yang mempersatukan dan dapat diterima seluruh anggota DPD penting untuk mengefektifkan kerja-kerja lembaga itu. Pimpinan baru juga harus membangun komunikasi antarlembaga untuk menjembatani kepentingan daerah ke pusat. (Mal/Dhk/Iam/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More