Selasa 01 Oktober 2019, 08:50 WIB

Terbuka Ruang bagi Perempuan, tapi Banyak Hambatan

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Terbuka Ruang bagi Perempuan, tapi Banyak Hambatan

MI/ROMMY PUJIANTO
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini

 

DIREKTUR Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan ruang bagi perempuan untuk berpolitik sudah terbuka saat ini. Hanya, masih banyak hambatan dan batasan, khususnya pendidikan dan kaderisasi politik yang belum optimal.

"Serta politik kita yang masih berbiaya tinggi," kata Titi.

Caleg perempuan terpilih yang melenggang masuk ke DPR periode 2019-2024 berjumlah 120 orang dari 575 atau 20,87%. Meskipun belum mencapai angka 30%, jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi keterpilihan perempuan dalam sejarah pemilu bangsa ini.

Untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan, menurut Titi, harus dilakukan kolaborasi gerakan lintas kelompok dan lembaga.

 "Itu kerja keras yang memerlukan keterlibatan banyak pihak, mulai pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, hingga media," tuturnya.

Titi mengusulkan agar pendanaan negara untuk partai politik dialokasikan paling sedikit 30% untuk kaderisasi perempuan di partai politik.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur bantuan keuangan negara untuk partai politik. Dalam PP tersebut, bantuan dana parpol dinaikkan dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara sah untuk DPR RI, Rp1.200 untuk DPRD provinsi, dan Rp1.500 untuk DPRD kabupatan/kota.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai banyak hambatan yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik. Selain di ranah legislatif, realitas itu juga terjadi di ranah eksekutif dan lainnya.

"Meskipun ketentuan menyebutkan minimal keterwa-kilan 30%, itu hanya dalam pencalonan, sedangkan keter-pilihan enggak terjadi. Ini karena memang masih ada hambatan-hambatan terkait perempuan untuk bisa masuk dalam ranah politik," ujar Cecep.

Hambatan pertama ialah regulasi. Misalnya, di DPR RI peraturan cenderung berubah setiap 5 tahun.

Kaum hawa yang ingin menembus parlemen pun harus beradaptasi dengan peraturan-peraturan baru yang belum tentu pengetahuan itu sampai kepada mereka. Kedua, terkait dengan kultur di daerah.  Ketiga, masalah tantangan geografis. (Nur/Gol/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More