Selasa 01 Oktober 2019, 06:35 WIB

Pemerintah Diminta Bentuk Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota

Sri Suryanti | Politik dan Hukum
Pemerintah Diminta Bentuk Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota

MKI/Angga Yuniar
Mantan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang.

 

MANTAN Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang menyarankan  pemerintah untuk membentuk Badan Otorita Khusus sebelum pemindahan Ibu kota negara ke provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dilaksanakan.

Badan Otonomi Khusus tersebut, kata Teras Narang, bertugas untuk merencanakan, mengurusi, dan memastikan pemindahan ibu kota negara tersebut tidak bermasalah di kemudian hari.

Lebih lanjut Gubernur Kalteng 2005-2015 itu menjelaskan, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memutuskan pemindahan ibu kota negara harus didukung seluruh komponen bangsa.

"Pemindahan ibu kota negara sudah diputuskan oleh Presiden. Kita harus tunduk pada keputusan Presiden itu," demikian dikatakan Agustin Teras Narang seusai menjadi pembicara seminar bertema 'Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam rangka pemerataan pembangunan daerah' di Gedung Wiliam Suryajaya, Kampus Universitas Indonesia (UKI) Cawang, Jakarta, Senin (30/9).

Hadir sebagai pembicara dalam acara diskusi yang dimoderatori Saor Siagian tersebut, ekonom senior Faisal Basri, dan akademisi Blucer Welington Rajaguguk.

Teras Narang mencontohkan, Badan Otorita Khusus tersebut nantinya akan diberikan wewenang penuh untuk mengkaji dan memastikan tanah yang akan dipakai sebagai ibu kota negara tidak bermasalah.

"Misalnya, otorita mempunyai tugas mengkaji dan memastikan keadaan disana benar-benar clear and clean," ungkap Teras Narang.

Teras Narang berharap, pemindahan ibu kota negara ke Kaltim membawa dampak positif bagi seluruh provinsi yang ada di Kalimantan. Sehingga, pertembuhan ekonomi dan manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat disana.

"Pemindahan ibu kota ke Kaltim harus membuat seluruh provinsi di Kalimantan berkembang," tuturnya.

Ia berharap, orang asli Kalimantan bisa ditunjuk  sebagai Ketua Badan Otorita Khusus sebelum pemindahan Ibukota tersebut. 

"Sebaikanya orang Kalimantan yang menjadi Ketuanya. Karena, mereka  hapal dengan wilayah tersebut. Masak orang Kalimantan tidak diberikan kesempatan dalam pemindahan Ibukota tersebut," pungkas Teras Narang. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More