Selasa 01 Oktober 2019, 07:10 WIB

DPR Baru Harus Perbaiki Produktivitas

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
DPR Baru Harus Perbaiki Produktivitas

MI/Susanto
Sejumlah anggota DPR berfoto sebelum rapat paripurna terakhir masa jabatan 2014-2019 di kompleks gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

 

MASA kerja DPR, DPD, dan MPR RI periode 2014-2019 berakhir sudah. Pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI periode 2019-2024 pun berlangsung hari ini. Bersamaan dengan agenda pelantik­an tersebut, sejumlah harapan pun menguar.

Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut DPR periode baru diharapkan mampu memperbaiki masalah produktivitas. Dari ­tahun ke tahun, Yunarto menyebut produktivitas DPR, jika dilihat dari fungsi legislasi, selalu menurun.

“Problem utama dari DPR kita ini ialah bukan pertarungan ide dan gagasan, melainkan lebih kepada masalah produktivitas,” ujar Yunarto, kemarin.

Yunarto menyebut penyusunan Prolegnas yang tidak direncanakan dengan matang menjadi salah satu penyebab DPR sulit memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas. Seringkali Prolegnas yang disusun hanya berdasarkan usulan tanpa kajian yang matang.

“Prolegnas tidak masuk akal hanya berdasarkan usulan, tanpa melihat kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Selain itu, kepemimpinan dan keanggotaan DPR periode baru juga diharapkan mampu melakukan perombakan sistem untuk memperbaiki produktivitas anggota dewan. Hindari rangkap jabatan dari anggota dewan karena hal itu menjadi salah satu faktor terhambatnya fungsi kinerja DPR.

“Perlu ada perombakan sistem. Rangkap jabatan anggora dewan ­sering menghambat ­jalannya ­rapat-rapat komisi,” tuturnya. Misalnya, rangkap jabatan di komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

Sebelumnya, kinerja legislasi DPR 2014-2019 dinilai sangat mengecewakan. Dalam kurun lima tahun, DPR dilaporkan hanya menghasilkan 80 undang-undang. Dari jumlah tersebut,  40% di antaranya merupakan ­undang-undang di luar Prolegnas.

 

Bursa pimpinan

Sementara itu, bursa pimpinan di tiga lembaga parlemen, yaitu DPR, DPD, dan MPR pun dimulai. Kursi-kursi pimpinan di lembaga parlemen mulai diiincar dan dipe­rebutkan. Dalam momentum itu, dua nama perempuan, yakni Puan Maharani dan Lestari Moerdijat, mulai muncul ke permukaan.

Sumber: KPU

 

Puan, kader PDIP, dijagokan sebagai Ketua DPR 2019-2024. Adapun Lestari alias Rerie, kader Partai NasDem, diunggulkan untuk menduduki posisi pimpinan MPR 2019-2024.

Menurut ketentuan UU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Ketua DPR RI 2019-2024 akan diduduki partai pemenang Pemilu 2019. Untuk jatah kursi Ketua MPR 2019-2024, seperti yang pernah diungkapkan kader PDIP yang juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung, akan diberikan kepada partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Dalam konteks itu, peluang Puan dan Rerie untuk memimpin kedua lembaga parlemen Indonesia itu membesar. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan hal itu.

“Mbak Puan tentu saja kader yang punya pengalaman sangat lengkap, di internal partai, legislatif, eksekutif, memiliki kans besar,” kata Hasto di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (28/9).

Akan halnya Rerie, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh pun sudah menunjuknya. Di hadapan puluhan anggota DPR RI terpilih, Surya menyebut langsung nama Rerie sebagai calon pimpinan MPR.

Selain Puan dan Rerie, sejumlah nama juga sudah diumumkan partai masing-masing untuk diusulkan sebagai calon pimpinan DPR dan MPR. (Mal/Cah/Iam/Ant/X-6)

Baca Juga

ANTARA/Aditya Pradana Putra

Wapres Minta Percepatan Reformasi Birokrasi

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 29 Mei 2020, 09:11 WIB
“Kita ingin mencoba mempercepat proses reformasi birokrasi ini agar publik dapat merasakan pelayanan optimal di...
MI/ADAM DWI

Kader PDIP Saeful Bahri Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Jumat 29 Mei 2020, 09:10 WIB
Saeful Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama=sama dan...
MI/AGUS MULYAWAN

DPR Setuju Anggaran Pilkada Ditambah

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 29 Mei 2020, 08:50 WIB
Pelaksanaan pilkada membutuhkan intervensi pemerintah pusat terkait dengan biaya penyelenggaraan yang berasal dari anggaran pendapatan dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya