Selasa 01 Oktober 2019, 05:05 WIB

Administrasi di Provinsi Lambat, Dana BOS Sering Telat

Atalya Puspa   | Humaniora
Administrasi di Provinsi Lambat, Dana BOS Sering Telat

Kemenkeu.go.id
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti

 

KETERLAMBATAN penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) ke daerah-daerah sering kali disebabkan keterlambatan penyelesaian administrasi yang dilakukan pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti kepada Media Indonesia, kemarin.

“Keterlambatan penyaluran dana BOS dapat terjadi seperti pada penerbitan dan penetapan SK Gubernur tentang Penerima Alokasi Dana BOS per sekolah,” jelas Prima.

Penyebab lain ialah keterlambatan penyelesaian syarat penyaluran oleh provinsi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kemenkeu sehingga menghambat distribusi dana BOS ke daerah.

Prima menjelaskan, penyaluran dana tersebut dilakukan Kemenkeu ke pemerintah provinsi per ­triwulan. Selanjutnya, provinsi akan menyalurkan kepada sekolah-sekolah yang ada dalam provinsi tersebut.

Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud dan Kemenkeu telah melakukan monitoring pelaksanaan penyaluran di setiap provinsi untuk meminimalisasi keterlambatan. “Pemerintah juga memberikan bantuan teknis untuk penyelesaian laporan atau dukungan administrasi lainnya,” ujar Prima.

Pada 2019 Kemendikbud menyiapkan anggaran sebesar Rp4,35 triliun untuk dana BOS. Rinciannya terdiri dari BOS Afirmasi sebesar Rp2,85 triliun, dan BOS Kinerja sebanyak Rp1,50 triliun. Namun, dana BOS dari pusat sering kali terlambat disalurkan ke daerah sehingga pemanfaatan dana BOS tidak sesuai rencana.


Unit pengelolaan aduan

Terkait dugaan korupsi dana BOS Madrasah di Nusa Tenggara Barat (NTB), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mempersilakan agar temuan ditindaklanjuti.

“Kasus itu sudah pernah kami laporkan melalui kantor ORI NTB. Silakan dapat dihubungi Kepala Perwakilan ORI di NTB untuk ditindaklanjuti,” kata Komisioner ORI Pusat, Ahmad Suaedy saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Seperti diberitakan, Media Indonesia Senin, (30/9) Kordinator Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengemukakan terjadinya dugaa korupsi dana BOS Madrasah senilai Rp200 miliar di 2.256 madrasah di NTB. 

Ahmad Suaedy menambahkan, pihaknya belum menemukan kasus lain mengenai temuan dugaan penyelewengan dana BOS Madrasah. “Kami tidak menemukan selain kasus BOS Madrasah di NTB. Tetapi itu bukan berarti kasus BOS lainnya berarti tidak ada, hanya tidak kami temukan saja,” tukasnya. 

Lebih lanjut Ahmad mengingatkan pentingnya pengawasan dalam penggunaan dana BOS dan BOS Madrasah. Salah satunya dengan membangun unit pengelolaan ­pengaduan. Dengan demikian, setiap orangtua siswa atau siapa pun dapat dengan mudah melaporkan aduan jika terjadi keganjilan dan penyimpangan. 

“Hasil pengelolaan dana BOS dan pengaduan yang muncul dapat disampaikan kepada publik agar transparan,” ujarnya. (Bay/H-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More