Senin 30 September 2019, 19:23 WIB

Menteri LHK: Sepakat Pulau Komodo tak Ditutup Tapi Ditata Bersama

mediaindonesia.com | Humaniora
Menteri LHK: Sepakat Pulau Komodo tak Ditutup Tapi Ditata Bersama

Istimewa/KLHK
Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri dan Gubernur yang dipimpin Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, pada Senin (29/9).

 

KABAR gembira bagi dunia pariwisata karena Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara timur (NTT) batal dilakukan punutupan. Pada per Januari 2020, penduduk yang berada di kawasan wisata tingkat dunia tidak direlokasi tetapi akan dilakukan penataan secara bersama.

“Yang akan dilakukan ialah penataan dalam kewenangan congruent (bersama), bersama antara pemerintah (Kementerian Lingkungan Hiduo dan Kehutanan) dan Pemda NTT.  Tujuannya untuk kepastian usaha, livelihood masyarakat, konservasi satwa komodo, world class wisata  serta investasi,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, di Jakarta, pada Senin (30/9).

Siti Nurbaya mengungkapkan hal tersebut seusai Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri dan Gubernur yang dipimpin Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, pada Senin (29/9). Rakor tersebut dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Gubernur  NTT, Victor B Laiskodat. 

Rakor juga membahas berbagai kekurangan dalam hal sarana dan prasarana yang menjadi perhatian  untuk pengembangan seperti kapasitas ranger, sarana patroli, tour guide (pemandu wisata) yang terlatih, fasilitas toilet, dermaga, dan lain-lain. Semua hal tersebut membutuhkan peningkatan dan penyempurnaan untuk standar wisata internasional. 

Lebih lanjut, Siti Nurbaya mengemukakan, kewenangan bersama tersebut akan mencakup pada pembenahan spot-spot wisata, dukungan manajemen, promosi, pemandu wisata, ranger, patroli, dan floating ranger station serta pusat riset komodo.

Semua hal tersebut paralel dengan investasi di kawasan wisata yang sesuai aturan dalam kerja sama pengelola dengan badan usaha milik daerah (BUMD) dan swasta atau melalui perijinan swasta dan pengembangan wisata khusus konservasi dan wild adventures. 

Menteri LHK  menegaskan,  kawasan wisata Pulau Komodo lebih baik ditata bersama dalam kewenagan bersama kongruen dan tidak akan ada relokasi penduduk.  

Terkait kerangka waktu, Siti Nurbaya menegaskan akan segera menetapkan keputusan untuk kokurensi  dan beberapa hal sudah ada yang bisa dilaksanakan hingga  akhir tahun ini dan tahun depan.

Identifikasi Masalah

Menteri LHK  Siti Nurbaya menjelaskan bahwa dari hasil kerja tim terpadu telah dilakukan identifikasi kompleksitas permasalahan di wilayah Taman Nasional Komodo penyandang Wolrd Heritage Site sejak 1991 dan sebelumnya, pada 977 ditetapkan sebagai cagar biosfir  dunia. 

Beberapa masalah tersebut meliputi persoalan distribusi pengembangan paket wisata special interests, mass tourism, dan atraksi wisata yang bisa dieksplorasi seperti nite-safari, satwa Kakak Tua Jambul Kuning dan lain-lain di samping diving, snorkeling, dan tracking

Menurut Siti Nurbaya, dibahas juga untuk pengaturan regulasi ticketting dan pajak serta retribusi dan  integrasi pembiayaan atau biaya-biaya yang dipungut dari wisatawan  agar menjadi terpadu dan jelas, baik di Labuan Bajo maupun di Kawasan Taman Nasional Komodo.

Terkiat satwa komodo, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa komodo secara resmi ditemukan pada 1910  dan setelah itu terdapat beberapa penelitian pada 1912, 1923-1927, dan 2002- 2019 sekarang. Penelitian  mengungkapkan  ada komodo yang berukurn 3,11 meter dan 2,5 -2,9 meter.  

Jumlah populasi komodo  di kawasan Taman Nasional Komodo sebanyak 2.897 ekor yang tersebar di Pulau Komodo tercatat 1.727 ekor, dan di Pulau Rinca 1.049 ekor. Tak hanya itu, komodo ditemukan sekitar 50-60 ekor di Pulau Gili Motang dan Pulau Nusa Kode. 

Wilayah pengembangan di Pulau Komodo untuk kegiatan tercatat seluas 400 hektare dari keseluruhan wilayah satu Pulau Komodo yaitu 31 ribu hektare.  Terdapat pula di kawasan tersebut terdapat desa permukiman sejak 1926 seluas 17 hektare yang dihuni oleh 507 kepala keluarga. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More