Senin 30 September 2019, 18:34 WIB

Dua Kantor Wilayah Bea Cukai Deklarasikan Zona Integritas

mediaindonesia.com | Ekonomi
Dua Kantor Wilayah Bea Cukai Deklarasikan Zona Integritas

Istimewa/Bea Cukai
Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur dan Bea Cukai Balikpapan bersama-sama mencanangkan diri untuk membangun zona integritas.

 

KANTOR Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur dan Bea Cukai Balikpapan bersama-sama mencanangkan diri untuk membangun zona integritas tahap pertama pada Rabu (25/9) lalu.

Pada tahap pencanangan, deklarasi dilaksanakan melalui penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas oleh Plt Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur Mudji Raharjo dan Kepala Kantor Bea Cukai Balikpapan Fitra Krisdianto.

Kegiatan deklarasi tersebut merupakan pernyataan bahwa kedua unit kerja tersebut telah siap membangun zona integritas.
 
“Ini merupakan tahap awal bagi kedua kantor untuk menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)," jelas Kepala Kantor Bea Cukai Balikpapan, Fitra Krisdianto. 

"Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah," ujar Fitra.

Menurut Fitra, Permen No 52 Tahun 2014 tersebut digunakan sebagai pedoman pembangunan zona integritas bagi unit-unit kerja pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

"Hal ini juga merupakan salah satu wujud keseriusan instansi pemerintah untuk menjadi penyelenggara pemerintah yang baik dan sejalan dengan prinsip- prinsip good governance,” tambahnya

Dalam dalam acara tersebut, hadir tamu undangan dari pemerintah Kota Balikpapan, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Komando Daerah Militer VI/Mulawarman, Polres Kota Balikpapan, Kejaksaan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Balikpapan, Lanal Balikpapan, Kodim Balikpapan, dan Lanud Balikpapan.

Fitra pun mengungkapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang menjalankan proses bisnisnya dengan prinsip-prinsip good governance adalah dambaan semua pihak.

“Tuntutan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan nepotisme (KKN) juga sangat tinggi," ujarnya. K

"ami pun mengajak untuk bersama-sama mendukung kawasan ini agar terbebas dari praktek Korupsi, kolusi, dan nepotisme salah satunya dengan membangun keterpaduan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu pada proses bisnis yang baik,” papar Fitra. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More