Senin 30 September 2019, 17:37 WIB

PPP: Perppu KPK Bukan Satu-satunya Cara

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
PPP: Perppu KPK Bukan Satu-satunya Cara

MI/MOHAMAD IRFAN
Sekjen PPP Arsul Sani

 


SEKRETARIS Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) merupakan satu dari tiga pilihan menyikapi penolakan terhadap UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). DPR RI juga belum mengetahui apa saja rumusan yang mungkin masuk dalam Perppu jika nantinya benar-benar menjadi pilihan utama.

"Perppu merupakan salah satu opsi, ada dua lainnya yakni legislasi review yang nanti lewat periode baru uu itu akan dibahas ulang atau direvisi. Atau dengan judicial riview, meski UU belum disahkan ada yang telah mengajukan kepada MK (Mahkamah Konstitusi)," terangnya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI periode 2014-2019 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/9).

Menurut dia, Perppu berada di tangan Presiden Jokowi, sementara amandemen ranah DPR dan masyarakat juga bisa mengubau UU itu lewat judicial review. Oleh sebab itu semua pihak perlu memutuskannya jalan terbaik supaya hasilnya pun sejalan dengan niat memperbaiki mekanisme pemberantasan korupsi.

"Perppu ini ada di tangan Presiden, DPR posisinya menunggu dan hingga kini belum ada komunikasi antara menteri yang ditugaskan dengan DPR. Perppu sampai sekarang belum ada informasi atau penjelasan terhadap DPR," tegasnya.

Anggota Komisi III DPR fraksi PPP itu menambahkan bahwa pihak yang kontra terhadap UU KPK baru bisa menunggu putusan MK. "Pak Jokowi akan berkomunikasi dengan Partai atau fraksi jika Perppu jadi pilihan. Namun kan masih ada opsi lain," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

Ilustrasi

Data Pribadi Denny Siregar Bocor, Demokrat: Jadi Pembelajaran

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 06 Juli 2020, 16:42 WIB
Ferdinand mengatakan, Telkomsel juga harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Jalur hukum sudah tepat ditempuh perihal peretasan...
ANTARA/WAHYU PUTRO A

Perayaan HUT ke-75 RI akan Dihelat Secara Berbeda

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 06 Juli 2020, 16:14 WIB
Jika di tahun-tahun sebelumnya perayaan dipusatkan di Istana Negara dan dihadiri ratusan peserta, tahun ini, tidak akan seperti...
MI/ M Soleh

Kejagung Akan Telusuri Surat Sakit Joko Tjandra

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Senin 06 Juli 2020, 15:13 WIB
Saat ini Joko Tjandra masih masuk dalam DPO Kejaksaan Agung, meskipun status red notice Djoko sudah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya