Senin 30 September 2019, 09:10 WIB

Hakim Perkara Syafruddin Diganjar Sanksi Nonpalu

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Hakim Perkara Syafruddin Diganjar Sanksi Nonpalu

MI/ROMMY PIUJIANTO
Juru Bocara KPK Febri Diansyah.

 

PELANGGARAN kode etik salah satu hakim kasasi perkara korupsi penghapusan piutang bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap BDNI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, semakin membuka kontroversi putus­an itu.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya se­­makin yakin apabila putus­­an yang diambil Syamsul Ra­­­­kan Chaniago dan hakim agung lainnya bermasalah. “Setidaknya ini memperjelas beberapa kontroversi dan ke­­ra­­guan sebelumnya. Memang cukup mengejutkan juga ketika terbukti hakim agung bertemu dan berhubungan dengan pe­nga­­cara terdakwa, apalagi untuk kasus sebesar ini,” ujarnya melalui keterangan resmi, ke­­­marin.

Menurut dia, KPK mengha­­rapkan sanksi tersebut semakin memperjelas persoalan sebelum putusan lepas atas sanksi terhadap Syafruddin itu diambil di MA.

Syafruddin divonis penjara 13 tahun dan ditambah peng­adilan tinggi 2 tahun menjadi 15 tahun kare­na merugikan ne­­gara sekitar Rp4,58 triliun terkait dengan BLBI. Febri meng­­ungkapkan KPK akan mempelajari lebih lanjut dampak putusan tim peme­riksa MA terhadap hakim Syamsul tersebut.

Meski demikian, kata dia, sampai saat ini KPK belum menerima salinan putusan kasasi dengan terdak­wa Syafruddin walaupun sudah mengirimkan surat ke MA. “Putusan itu penting untuk menentukan langkah KPK berikutnya.”

Sementara itu, MA memutus­­kan hakim ad hoc Syamsul ter­­bukti melanggar kode etik dan perilaku hakim. “Sudah diputuskan oleh tim pemeriksa MA dengan putusan bahwa Syam­­sul dipersalahkan,” kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro.

Andi menyebutkan Syamsul diduga melakukan pertemuan dengan salah satu tim kuasa hukum Syafruddin, Ahmad Yani, pada Jumat, 28 Juni 2019, sekitar pukul 17.38 hingga 18.30 WIB di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. Syamsul dikenai sanksi etik berupa hukuman nonpalu selama 6 bulan, sejak ia menerima pemberitahuan dari MA. (Cah/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More